Anggota Komisi II DPR RI Tak Permasalahkan Mendagri Tunjuk Plt Gubernur Dari Perwira Polisi & TNI

Anggota Komisi II DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya menyatakan bahwa tidak ada permasalahan yang serius untuk diributkan soal kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan menunjuk dua orang Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Karena hal tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

“Tidak ada masalah dengan penunjukan 2 Pati Polri tersebut untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, tidak ada aturan apalagi undang-undang yang dilanggar oleh Mendagri dengan menunjuk Pati Polri untuk menjadil Plt Gubernur” tegas Eddy Kusuma Wijaya kepada bukamata.co Sabtu (27/1/2018).

Dan kata Edy lagi, penunjukan Pati Polri sebagai Plt Gubernur, Mendagri bukan asal tunjuk saja. Pasalnya diterangkan Edy bahwa seorang perwira di kepolisian sudah dididik untuk layaknya birokrat.

Loading...

“Saya mengetahui betul tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang Perwira Polri hingga akhirnya dapat menjadi Perwira Tinggi, diantaranya harus melalui beberapa tahapan pendidikan seperti Akpol,Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sespim, Sespati dann Lemhanas yang didalamnya sudah mengajarkan berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu hukum dan lain sebagainya pengetahuan” papar Edy.

Dan lanjut Edy lagi, para Pati harus sangat mendalam di bidang IPOLEKSOSBUDAGHANKAM (Ideologi, politik,Ekonomi, Sosial budaya, Agama, Pertahanan dan keamanan ). “Dan harus mempunyai pengetahuan dan paham masalah lingkung strategis , oleh karena itu kepemimpinan dan kemampuan manajerial Pati Polri tersebut tentu tidak perlu dipertanyakan lagi” terang Edy yang juga merupakan purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia lulusan Akpol tahun 1977 ini.

“Saya percaya penunjukkan dua Pati Polri tersebut tentu setelah melalui berbagai macam pertimbangan, analisis dan kajian hukum, sehingga tentu saja sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu alasan Mendagri juga sudah cukup jelas untuk menjaga agar stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahan berjalan lancar. Apalagi Sumut dan Jabar disebut-sebut daerah yang rawan konflik pilkada”, tukasnya.

Edy mencontohkan pada Pilkada serentak tahun lalu, Irjen Pol Carlo Tewu juga pernah dipercaya jadi Plt Gubernur Sulawesi Barat juga Jenderal Purnawirawan TNI untuk Plt Gubernur Aceh,.

Mendagri dalam penunjukan Pati Polri tersebut lanjutnya lagi, untuk menjadi Plt Gubernur di suatu daerah, diterang Edy, kebijakan tersebut pasti selalu dikonsultasikan dan koordinasi dengan Presiden, Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI.

“Pengalaman dari Pilkada serentak tahun lalu, kerja mereka selaku Plt Gubernur bagus, daerah-daerah yang rawan konflik Pilkada tersebut akhirnya aman” ujarnya.

Diterang Edy lagi, bahwa dirinya yang saat ini berada di Komisi II DPR RI adalah mitra kerja dengan kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah berkoordinasi dengan Mendagri.

“Menurut saya sudah tepat dan benar alasan dari Mendagri tersebut tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat Gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, Mendagri telah meminta Kepolisian dan Menteri Polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu, intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat setingkat Irjen Pol atau Mayjen TNI AD eselon I” terangnya.

Dan Edy menerangkan bahwa kedua Pati Polri yang ditunjuk oleh Mendagri selama ini telah menunjukkan kinerja yang bagus selama menjabat kapolda.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua perwira tinggi atau Pati Kepolisian RI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Hal tersebut berkaitan dengan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Reporter Yudhi
Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here