Tak Menepati Janji, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Kecewakan Supir Angkutan Online

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Adian Napitupulu anggota DPR RI mengkritik kebijakan Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017. Pasalnya peraturan yang dikeluarkan tersebut model sentralisasi gaya orde baru hingga sangat memberatkan sopir angkutan online yang ada.

“Setelah beberapa hari sebelum nya beberapa organisasi terkait Driver Online meminta saya untuk memediasi dengan Menteri Perhubungan, akhirnya pada hari Selasa 13 Febuari 2018 pukul 07.00 WIB saya mempertemukan perwakilan organisasi yang terkait dengan Driver Online dengan Menteri Perhubungan” ungkap Adian kepada bukamata.co Rabu (14/2/2018).

Baca Juga Permenhub 108 2017 Dituding Memberatkan Angkutan Online

Loading...

Dalam pembicaraan tersebut diterangkan Adian bahwa perwakilan organisasi yang terkait Driver Online menyampaikan penolakan terhadap Permen 108 tahun 2017. Penolakan tersebut antara lain terhadap kewajiban untuk mengurus izin angkutan sewa khusus.

Izin angkutan sewa khusus melahirkan setumpuk kewajiban baru bagi para Driver online. Dengan Permen 108 mereka tidak bisa lagi mendaftar langsung secara perorangan ke Aplikator (Go Car, Grab, dan Uber). Karena menurut Permen 108 yang bisa bermitra bukanlah perorangan tapi badan hukum yg berbentuk koperasi ataupun badan usaha bentuk lainnya.

Berdasarkan Permen 108 tersebut maka pilihan para Driver Online adalah membuat badan hukum secara bersama-sama agar syarat minimal 5 mobil terpenuhi atau bergabung dengan badan hukum yang sudah memiliki izin angkutan sewa khusus atau berhenti menjadi Driver Online.

“Hak para individu Driver online untuk bermitra langsung dengan Aplikator menjadi hilang, hak tersebut kemudian di ambil alih oleh badan hukum” ujarnya.

Baca Juga Giliran di Cilegon Ratusan Sopir Oplet Protes Angkutan Online, Budi Karya Sumadi Menhub Mana?

“Kalau diilustrasikan maka Permen 108 ini bisa menjadi embrio lahirnya badan hukum yang berikut hari berpotensi menjadi serupa perusahaan Outsourcing yang mengambil selisih keuntungan dengan melakukan rekrutmen dan menyalurkan tenaga kerja. Kalau menggunakan ilustrasi petani maka badan hukum ini bisa berkecenderungan menyerupai Badan yang mengatur tata niaga cengkeh dan jeruk ala Orde Baru” terang Adian.

Dengan pola yang berpotensi mengarah pada bentuk “Outsourcing” atau “Tata Niaga” Driver maka Adian menyatakan bahwa kebijakan Menhub tersebut bisa dipastikan bahwa pendapatan para Driver Online ini akan berkurang drastis dipotong sana-sini untuk beragam alasan administrasi operasional dan teknis dari badan hukum pemegang izin angkutan.

Setelah para Driver Online bergabung dengan badan hukum lanjut Adian, maka berikutnya beruntun lahir sekian banyak kewajiban baru seperti pembatasan kuota kendaraan perwilayah, batasan wilayah kerja, KIR, penggantian SIM menjadi SIM A umum dan sebagainya yang memberatkan serta merugikan para Driver Online.

Dituturkan Adian, dalam pertemuan tersebut perwakilan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya objek dari izin angkutan sewa tersebut seharusnya bukan para Driver Online melainkan Perusahaan Jasa Aplikasi yang pada faktanya telah melakukan kegiatan-kegiatan.

Dan hal ini juga kata Adian, sesungguhnya juga dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan seperti melakukan rekrutmen kendaraan beserta supirnya, menyeleksi kelayakan supir, memberlakukan standar pelayanan dan keselamatan, menentukan tarif rupiah per kilometer, memutuskan hubungan kerja (untuk angkutan online bentuknya suspend), menentukan besaran bonus dan sanksi, menetapkan batas standar kendaraan (cc dan tahun) dan hal-hal lainnya yang umumnya juga dilakukan oleh perusahaan angkutan konvensional.

“Indonesia hingga hari ini menjadi satu satunya negara yang menerapkan aturan mewajibkan para Driver Online untuk membuat atau bergabung dengan badan hukum agar bisa menjadi mitra dari penyedia jasa aplikasi tanpa mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi” terang Adian.

Melalui Permen 108 Indonesia ini juga kata Adian menjadi negara yang prosedurnya paling rumit bagi Driver online. Salah satunya dengan prosedur KIR disamakan dengan angkutan kota yang nyata-nyata telah merubah bentuk kendaraan secara signifikan dari pabrikan asal.

Pembatasan wilayah operasi dan kuota Driver Online juga menunjukan bahwa kementrian terkait terlihat malas untuk berfikir sehingga aturan-aturan lama untuk angkutan umum di copy paste sedemikian rupa dengan modifikasi tambal sulam sekenanya tanpa perduli bahwa ada banyak perbedaan mendasar antara jenis angkutan dengan model aplikasi dan angkutan penumpang konvesional.

Dalam pembicaraan tersebut kata Adin, akhirnya disepakati beberapa hal diantaranya adalah kesepakatan Menteri Perhubungan untuk menunda diberlakukannya Permen 108 tersebut dalam beberapa bulan untuk melakukan evaluasi dan merevisi pasal pasal yang merugikan para Driver Online.

Setelah melakukan pertemuan dengan beberapa Kementrian terkait seperti Komeninfo, Kementerian Tenaga Kerja termasuk Kapolri.

Sesuai pembicaraan, penundaan tersebut akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan hari Selasa kemarin (13/2) setelah ada surat dari organisasi yang terkait dengan Driver Online ke Kementerian Perhubungan.

“Namun sampai siang ini apa yang dijanjikan oleh Menteri Perhubungan ternyata tidak dilakukan walaupun sudah ada organisasi yang terkait dengan Driver online yang sudah bersurat sesuai apa yang diminta oleh menteri perhubungan” ujar Adian.

“Baiknya Menteri Perhubungan jangan menjilat kembali ludahnya. Berlakulah sebagai seorang menteri yang kata katanya memang bisa dipercaya oleh Rakyat”tutup Adian.

Reporter Bambang S
Editor Rikmal Hadi

Loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here