ASN Mudik Pakai Mobil Dinas dan Terima Parsel Akan Dilaporkan Ke KPK

Ilustrasi mobil dinas berplat merah (sumber: google)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan kembali kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran mendatang. Hal ini dipertegas dengan telah dikeluarkannya surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019.

Dilansir dari setkab.go.id, Senin (28/5/2019), karena mobil dinas diperuntukkan untuk kedinasan, maka menggunakannya untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai bagian dari korupsi.

“Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Menteri PANRB Syafruddin.

Loading...

Tidak hanya itu, Syafruddin juga melarang ASN untuk menerima bingkisan atau parsel lebaran.

“Menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apapun dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap,” ujarnya.

Syafruddin mengatakan, para ASN yang menerima kiriman parsel masih dibolehkan untuk menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, tapi bingkisannya wajib dikembalikan ke pihak yang mengirim.

“Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima resiko masing-masing dilaporkan ke KPK,” tegasnya.

Syafruddin menjelaskan, sudah jelas pegawai negeri atau pun penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” jelasnya.

Dalam surat edaran KPK tersebut juga disampaikan apabila ASN menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here