Busyet ! Walikota Tangerang Selatan Ini Tunjuk Lurah Dari Non PNS

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Ada-ada saja kebijakan yang dibuat oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani ini. Ia menunjuk Lurah dari kalangan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kamis malam (22/11/2018). Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 299 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pelantikan Plt Lurah Oleh Pemko Tangerang Selatan Kamis malam (22/11/2018) (Foto Kemendagri.go.id)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Ada-ada saja kebijakan yang dibuat oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani ini. Ia menunjuk Lurah dari kalangan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kamis malam (22/11/2018). Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 299 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dikutip dari laman kemendagri.go.id, atas kebijakan tersebut  pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan Tim untuk melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan sejumlah 20 Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Lurah yang diisi oleh pegawai berasal bukan dari pegawai negeri sipil.

Dari hasil klarifikasi Tim Kemendagri tersebut, kebijakan tersebut memang dilakukan oleh sang walikota. Sehingga Kemendagri melalui Tim dari Ditjen Otda dan Itjen Kemendagri mendorong untuk segera dilakukan pergantian jabatan Lurah oleh pegawai negeri sipil.

Loading...

Dan tulis kemendagri.go.id, dari hasil pertemuan tersebut, Tim Kemendagri telah menerima komitmen pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera mengganti pelaksana tugas (Plt) Lurah Non PNS sebelum memasuki bulan Desember.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani menerima masukan tersebut dan menyatakan akan mengganti kembali jabatan Plt Lurah tersebut.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar, mengaprasiasi Wako Tangsel Airin Rahmi Diani, karena telah melaksanakan dan menindaklanjuti arahan Kemendagri.

“Kemendagri ucapkan terima kasih bahwa Walikota Tangerang Selatan telah melaksanakan arahan kemendagri melalui Tim Ditrektorat Jenderal Otonomi Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri yang telah mendatangi Walikota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi langsung pada Rabu (21/11/2018)” kata Bahtiar.

Atas kejadian tersebut, ditegaskan oleh Bahtiar persoalan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan jangan sampai terjadi lagi untuk daerah lain.

“Jangan sampai kebijakan kepala daerah menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan masalah ini jangan sampai terjadi pula di daerah lain, cukup sampai di sini saja” katanya.

Secara aturan tegas kata Bahtiar, terkait pengangkatan Plt. Lurah dan Sekretaris Kelurahan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan berasal dari pegawai Non PNS menyalahi aturan yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut menyatakan bahwa Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Selain itu juga kebijakan yang telah diambil Walikota Tangerang Selatan bertentangan juga dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan pengangkatan lurah berasal dari pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan dilantiknya Lurah yang berasal dari PNS artinya Walikota telah bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Editor Rikmal Hadi
sumber Puspen Kemendagri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here