Di Istana, Jokowi Bahas Sengketa Tanah Kampar Agar Segera Dituntaskan

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) pagi. (Foto: setkab)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) pagi.

Jokowi dengan tegas meminta agar kasus-kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan rakyat dengan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun rakyat dengan pemerintah harus segera diselesaikan secepat-cepatnya.

Secara spesifik, Jokowi menunjuk contoh sengketa antara rakyat dengan BUMN di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Loading...

“Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan. Agar apa? Agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Jokowi di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran kementerian yang hadir.

Terkait tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, Jokowi mengatakan, kalau di tengahnya itu ada desa dan penduduk yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, maka siapapun pemilik konsesi itu harus diberikan kepada masyarakat.

“Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas. Sudah jelas di situ sudah ada orang, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan” tegas Jokowi.

Jokowi mengakui, langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan kota, ia minta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak satu per satu.

Selanjutnya, mengenai implementasi kebijakan satu peta, Jokowi memperkirakan ini juga nanti akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, ia memerintahkan agar terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat.

“Saya harapkan nanti di tahun 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,” ujarnya, demikian dikutip dari setkab.go.id

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here