Humas Pemda dan Pemerintah Pusat Diharapkan Dapat Bersinergi Tangkal Hoaks

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, dalam Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengingatkan pejabat kehumasan harus mampu menjadi pusat informasi dan menangkal hoaks.

Terlebih lagi di era keterbukaan informasi dan maraknya pengguna media sosial saat ini, pentingnya sinergi dan konsolidasi humas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dirasa perlu.

“Sinergi antara Humas Pemda dan Humas Pemerintah Pusat harus baik agar semua konsolidasi kita terjaga, sehingga seluruh informasi bisa terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” kata Bahtiar dalam Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Loading...

Berdasarkan keterangan yang diterima bukamata.co, Bahtiar juga menekankan perlunya penguatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi agar Pejabat Humas dapat peka dan memproduksi informasi dan opini di masyarakat.

“Kalau sudah tersinergi dengan baik, Humas bisa menjadi sumber informasi. Jangan malah terbawa arus, karena sekarang setiap orang bisa jadi wartawan dan menulis apa saja di media sosial. Jika konsolidasi kita bagus, hoaks dan segala berita bohong sekalipun di agenda politik maupun keagamaan dapat kita tangkal,” ujarnya.

Demi mewujudkan hal tersebut, Bachtiar menilai perlunya dilakukan bimbingan teknis terkait kehumasan.

“Penguasaan teknologi juga penting sebagai alat untuk menghentikan keruwetan informasi salah yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu Bahtiar juga menjelaskan kewenangan Kemendagri dalam pengelolaan informasi dan komunikasi Publik berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan kongkruen bersifat wajib tidak terkait pelayanan dasar.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here