Ini Penjelasan Jokowi Soal Ratusan Ribu Ha Lahan Dikuasai Perusahaan

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Menteri Perhubungan diperintahkan untuk mengumpulkan Kepala Dinas Perhubungan di daerah-daerah, untuk menyikapi semakin seringnya kecelakaan kapal tenggelam.
Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (2/7). (Foto: BPMI)

BUKAMATA.CO, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menampik soal adanya penguasaan aset berupa lahan oleh satu orang atau satu perusahaan yang menguasai 200.000 hektare, 300.000 hektare, 600.000 hektare. Namun ditegaskannya bahwa kebijakan tersebut bukan darinya, dan menjadi pekerjaan rumah kedepannya.

“Itu adalah benar. Saya enggak akan bilang tidak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (20/7) siang sebagaimana dilansir dari setkab.go.id.

Dan dijelaskan Jokowi perlu digarisbawahi, bahwa yang memberi konsesi itu bukan dirinya. “Saya enggak pernah memberi 1 meter persegi pun kepada mereka,” tegas Presiden.

Loading...

Hal tersebut kata Jokowi, menjadi pekerjaan rumah (PR) besarnya, bahwa kesenjangan, kemiskinan menjadi tantangan bersama.

“Menjadi tugas besar kita bersama agar yang namanya kesenjangan dan kemiskinan bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Presiden Jokowi.

Kemudian kata Jokowi patut disyukuri, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua IKA PMII Ahmad Muqowwam dalam acara itu, bahwa (angka) kemiskinan, baru seminggu yang lalu disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sudah pada posisi 9,8 (persen). “Artinya, sudah masuk ke angka single digit,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Editor Rikmal Hadi
Sumber setkab.go.id

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here