Ini Poin-poin Panduan Kebijakan Penyusunan KUA dan PPAS 2019 Bagi Pemda Diterbitkan Kemendagri

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri tercantum poin bahwa pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
Ilustrasi pegawai Bank Indonesia

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda) mengeluarkan Surat Arahan Kebijakan Dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia. Surat arahan diterbitkan pada 2 Agustus 2018 lalu.

Dikutip dari laman kemendagri.go.id, dituliskan bahwa dalam poin pertama, Dirjen Otda Soemarsono menekankan pentingnya arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di daerah setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Dasarnya adalah Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana pada ayat (1), disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara pada ayat (3), menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA dan PPAS”.

Loading...

Didlama poin kedua, ditegaskan bahwa pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Selanjutnya pada poin ketiga, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, lanjut Sumarsono, ditegaskan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam materi perumusan visi, misi dan program Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Hal ini seperti termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Permendagri 86/2017.

“Visi dan misi disampaikan setiap Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye,” kata Sumarsono merujuk Pasal 40 ayat (2).

Ditjen Otda juga menekankan Pasal 46 ayat (1), bahwa dalam hal terdapat jeda waktu pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu enam bulan, dan rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

“Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah, Kemendagri meminta Kepala Daerah agar berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019,” kata Sumarsono.

Melalui koordinasi tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menyandingkan dokumen dimaksud dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Editor Rikmal Hadi
sumber kemendagri.go.id

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here