Jikalahari Nilai Wagubri Tak Pantas Puji RAPP di Tengah Koreksi Pemerintah

Koordinator Jikalahari, Made Ali.

BUKAMATA.CO, RIAU – Pada 20 Mei 2019 yang lalu, Wakil Gubernur Riau
(Wagubri), Edy Natar Nasution melontarkan pujian atas keberadaan PT
RAPP. Ia juga mengatakan RAPP bukanlah perusahaan kecil sebab
jumlah karyawannya yang mencapai ribuan orang.

“Atas nama Provinsi Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada
sumbangsih PT RAPP dan berharap perusahaan berbasis hutan tanaman
ini lebih dicintai masyarakat Riau,” ujarnya.

Pujian tersebut dinilai tidak layak oleh Jaringan Kerja Penyelamat
Hutan Riau (Jikalahari) sebab PT RAPP nyatanya telah merampas hutan
tanah masyarakat adat.

Loading...

“PT RAPP telah merampas hutan tanah masyarakat hukum adat di Riau,
termasuk tidak berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar
konsesi,” kata Made Ali, koordinator Jikalahari, yang dimuat dalam
laman resmi Jikalahari.

Tak hanya itu, lanjut Made, saat ini pemerintah sedang mengoreksi
dan memperbaiki tata kelola hutan dan tanah dalam bentuk Reforma
Agraria dan merestorasi gambut PT RAPP menjadi fungsi lindung yang
terbakar pada 2015, sehingga tak pantas memang jika Wagubri malah
memuji perusahaan tersebut.

Riset Jikalahari bersama Fitra Riau pada tahun 2013 menemukan
kehadiran PT RAPP di Pelalawan, Siak dan Bengkalis justru tidak
mensejahterakan masyarakat. Pelalawan dan Bengkalis berada di
posisi 5 dan 6 kabupaten termiskin di Riau. Padahal 70 persen
konsesi HTI tersebar di kabupaten tersebut.

“Contohnya di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan yang berdampingan dengan konsesi PT RAPP justru hanya
memiliki infrastuktur berupa jalan poros, satu bidan dan listrik
yang terbatas,” demikian hasil riset tersebut.

Made Ali juga menuturkan PT RAPP berkonflik dengan masyarakat Desa
Lubuk Jering dan Desa Olak Kecamatan Sei Mandau di Kabupaten Siak.
Dalam konsesi seluas 235.140 hektar di Kecamatan Sei Mandau dan
Kecamatan Tualang terdapat kampung, kebun, ladang dan kawasan
perkuburan masyarakat. Selain itu konflik yang masih berlarut-larut
ialah konflik PT RAPP dengan Masyarakat Desa Bagan Melibur, Pulau
Padang. Konflik yang tejadi sejak 2009 hingga saat ini masih
menyisakan persoalan.

Tak hanya itu, pada 2015 Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan DPRD
Riau menemukan potensi kerugian Negara dari pajak (PPH, PPN DN,
PBBP3 dan PSDH DR) yang tidak disetorkan oleh APRIL Grup (termasuk
PT RAPP) mencapai Rp 6,5 Triliun sepanjang 2010 – 2014

“Kehadiran PT RAPP telah merampas hutan tanah masyarakat adat di
Pelalawan, Siak, Kampar dan Kepulauan Meranti. Merampas tanah
masyarakat sebagai sumber kehidupan yang dilakukan oleh PT RAPP
secara langsung maupun tidak telah memiskinkan masyarakat,”
demikian kata Made Ali.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here