Maluku Jadi Provinsi Pengangguran Terbanyak, Gubernur: Kita Akan Ubah

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara memberikan selamat kepada Gubernur dan Wagub Maluku Periode 2019-2024 usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019). (Foto: setkab).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Irjen Pol (Purn) Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).

Usai dilantik, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan bahwa hal pertama yang ingin dilakukannya adalah fokus pada masalah kemiskinan.

“Maluku provinsi dengan tingkat pengangguran nomor satu, dan nomor tiga termiskin dari 34 provinsi di Indonesia, kita akan ubah itu,” kata Murad, mengutip dari setkab.go.id

Loading...

Bukan hanya itu, lanjut Murad, Maluku juga memiliki pelayanan publik yang kurang bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“Dan yang keempat, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka,” ujarnya.

Murad mengungkapkan, begitu dirinya dan Wakil Gubernur dilantik, semua investor, masalah pertambangan atau apapun, akan dibuat terbuka dan transparan tapi harus dimoratorium dulu.

“Semua investor yang ada di maluku, kita moratorium dulu. Kita liat lagi, kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, yang pertama,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Murad juga menegaskan bahwa tugas kepala daerah itu dua yakni mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya.

“Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita,” ujarnya.

Murad juga mengaku memiliki mimpi agar Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain. Mengenai fasilitas yang perlu dibangun di Maluku, Murad menyampaikan bahwa karena punya 1.340 pulau dan luas wilayah 712.498 kilometer persegi maka fokusnya adalah membuat dermaga sebagai tol laut agar harga kompetitif.

“Minimal 11 kabupaten/kota itu punya dermaga besar. Biar harganya bisa kompetitif. Harga jangan sampai lain, dengan adanya tol laut dan membuat dermaga-dermaga besar di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya akhiri wawancara.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here