Repdem Riau Tantang Pemkab Kampar Umumkan Penerima Lahan Sinama Nenek Kampar

Nurul Hadi, Wakil Ketua Bidang Politik DPD Repdem Provinsi Riau
Nurul Hadi, Wakil Ketua Bidang Politik DPD Repdem Provinsi Riau

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan, mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar Provinsi Riau transparan dan mengungkapkan ke publik daftar nama penerima lahan pemberian Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Senama Nenek.

Agar para penerima lahan seluas 2.800 Hektar lahan yang diajukan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin oleh Bupati Kampar tersebut tepat sasaran hingga dapat mensejahterakan masyarakat di daerah setempat.

“Umumkan ke publik agar semua masyarakat dapat mengetahui siapa dan tepat sasaran kah pemberian Presiden Jokowi itu, karena tujuannya jelas untuk mensejahterakan masyarakat” kata Nurul Hadi Wakil Ketua DPD Repdem Riau ini Minggu malam (7/7/2019).

Loading...

Dikatakan Hadi, Repdem Riau mengkhawatirkan jika saat akan dibagikan oleh Presiden Jokowi lahan tersebut ternyata penerimanya bukan masyarakat setempat bahkan mirisnya lagi justru para cukong-cukong atau pemodal besar yang menerima.

Maka dari itu tegas Hadi, Repdem Riau mendesak agar Pemkab Kampar membuka secara terang benderang data penerima lahan 2800 hektar itu kepada publik untuk diketahui oleh masyarakat banyak.

“Bagi kami selaku kader PDI Perjuangan kebijakan itu adalah sebuah bentuk kecintaan luar biasa Presiden Jokowi kepada masyarakatnya untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila” ujar Hadi.

Menurut Hadi, soal pemberian 2800 lahan PTPN V itu sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria pada Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh
negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi”.

Kemudian papar Hadi lagi, pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi “Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses; dan/atau. b. penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik Agraria.

“Mengacu pada Perpres RI Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria tersebut maka sudah sewajibnya agar keterlibatan masyarakat dan termasuk penerimanya harus tepat sasaran” urai Hadi.

Dengan demikian lanjut Hadi lagi para penerima lahan benar-benar transparan dan tepat sasaran.

Repdem Riau dikatakan Hadi beberapa lalu menerima informasi bahwa dugaan penggelembungan jumlah warga Persukuan Ninik Mamak di Desa Senama Nenek sekitar 1400 kepala keluarga. “Kembali kami tegaskan agar pemberian Presiden Jokowi ini harus tepat sasaran, dan kami akan mengawal jika ada keganjilan apalagi diberikan kepada pihak yang tidak berkompeten dalam lahan itu” tutup Hadi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan bahwa lahan perkebunan sawit PTPN V seluas 2.800 hektare akan diserahkan kepada kepada Masyarakat Adat Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Dimana keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 lalu.

Pertikaian soal lahan Senama Nenek ini sudah sangat lama. Diatas lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh PTPN 5 dan masyarakat. Buah dari lahan konflik itu juga sudah dijual ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

Diharapkan dengan adanya pemberian oleh Presiden Jokowi ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Editor Sarinah Bakri
Laporan Wilson PN

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here