Walikota Pekanbaru Digugat Warga Soal Korban Tewas Terseret Banjir

Aktifis KSP saat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Pekanbaru Kamis 27 Juni 2019
Aktifis KSP saat melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Pekanbaru Kamis 27 Juni 2019

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Koalisi Sedia Payung (KSP) menggugat Walikota Pekanbaru, Firdaus atas tewasnya Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda Kota Bertuah pada 18 Juni lalu.

Wako Pekanbaru dinilai gagal dan tanpa terobosan dalam mengatasi banjir dan memberikan jaminan keselamatan bagi warganya soal tersedianya infrastruktur yang
layak.

“Koalisi Sedia Payung (KSP) menuntut Walikota Firdaus MT bertanggungjawab terhadap kematian Yeni Riski Purwati akibat terseret derasnya arus kanal saat banjir melanda pada 18 Juni lalu” kata Fandi Rahman, Deputi Direktur WALHI Riau saat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Pekanbaru Kamis (27/6/2019).

Loading...

Selain itu terang Fandi lagi, Koalisi KSP meminta DPRD memanggil Walikota  untuk menjelaskan secara kongkrit program dan capaian selama ini terkait penanganan banjir yang selama dua periode memerintah minim terobosan.

Sementara itu, menurut Koordinator Aksi Gugat Wako Pekanbaru ini, Septian, Pemerintah Kota harusnya memikirkan terobosan baru bagaimana genangan dan banjir di Kota ini bisa berkurang, bukan hanya membangun Perkantoran yang baru saja.

Dikatakan Septian, Pemko harus memiliki SOP ketika terjadi genangan dan banjir sebagai pedoman bagi dinas terkait dalam hal penanganan di lokasi serta ada call center yang bisa masyarakat akses untuk melaporkan kejadian.

“Jika ada genangan dari laporan warga, petugas langsung turun ke lokasi dan segera melakukan tindakan,” ujar Septian.

Selain itu kata Septian lagi, pemerintah tidak menjadikan peta yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terkait spot banjir di Pekanbaru.

Padahal jika menilik data BPBN, banjir merupakan bencana dengan jumlah tertinggi di Indonesia yakni sebanyak 979 kejadian dari total 2.862 bencana pada 2017 silam.
“Kota Pekanbaru salah satu penyumbang kejadian banjir tersebut,” terang Septian.

Dicontohkan Septian seperti yang terjadi di Kecamatan Rumbai adalah salah satu kecamatan yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya.

Tidak menunggu musim penghujan, banjir terjadi di Pekanbaru setiap kali hujan datang merendam rumah warga, sekolah hingga rumah ibadah dengan ketinggian hingga satu meter seperti di Kecamatan Rumbai dan Kelurahan Sidomulyo Timur.

Atas kondisi tersebut, WALHI Riau menilai tidak ada langkah konkrit dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan kota juga tidak berjalan dengan baik.

Terbukti, banyak bangunan baik ruko hingga perkantoran yang menutup parit dan gorong-gorong sehingga menghambat aliran drainase, serta tidak adanya sumur resapan.

“Penanganan banjir sangat berkait dengan kawasan resapan, ruang terbuka hijau, kondisi drainase, sampah dan penghalang lain di dalam drainase.” ungkap Fandi Rahman.

Tidak hanya itu, bahkan banjir menggenangi jalan yang kontur wilayahnya tinggi, seperti Panam dan Marpoyan, adanya genangan air diwilayah tinggi itu akibat jalur drainase tidak
beres.

“Perlu adanya masterplan drainase kota karena memetakan masalah banjir harus dimulai dari memetakan aliran air,” kata Fandi Rahman.

Implementasi Perda Kota Pekanbaru tentang Sumur Resapan kata Fandi, juga tidak dilakukan dengan baik, terlihat dari ketiadaan sumur resapan bangunan yang menutup lahannya dengan pengerasan, beton ataupun aspal.

Pemerintah harus menindak tegas pemilik bangunan yang tidak taat aturan ini.

“Pemko harus tegas terhadap aturan yang sudah dibuat, jangan hanya diam itu tidak menyelesaikan masalah,” ucap Fandi.

“DPRD Kota Pekanbaru memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi, kedua meminta DPRD Kota untuk mengaudit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menindak pemilik bangungan yang melanggar aturan” tegas Fandi.

Selain itu juga dikatakan Fandi, harus segera dbentuk tim pansus Tata Ruang Kota dan dilakukan perbaikan drainase secara berkala.

Mereka juga meminta Firdaus untuk melakukan peremajaan Sungai dan Waduk.

“Walikota harus minta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekanbaru dan keluarga korban yang meninggal akibat banjir” tutup Fandi.

Editor Rikmal Hadi

Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here