Masa Jabatan Mau Habis, Menteri Tidak Boleh Ambil Langkah Strategis, Kecuali Ada Izin Presiden

Pramono Anung menjawab pertanyan wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (2/10) siang. (Foto: Humas Setkab)
Pramono Anung menjawab pertanyan wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (2/10) siang. (Foto: Humas Setkab)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Seluruh menteri dalam kabinet kerja periode 2014-2019 tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis yang berdampak dalam jangka panjang kecuali mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas para pembantu presiden, yang tinggal dalam hitungan hari.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (2/10) siang.

“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas (Ratas) maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (2/10) siang.

Loading...

Dicontohkan Pramono, misalnya ketika Presiden meminta kepada Menko Perekonomian untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Dan sekarang ini, pemerintah sedang menyiapkan Undang-Undang Omnibus Law.
“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujarnya.

Sehingga dengan adanya perintah perintah presiden tersebut, para menteri kini tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya, karena sudah dibatasi.

Jika pun perlu diambil kebijakan yang berdampak panjang harus mendapatkan izin dari Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Soal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menteri-menteri yang telah mengundurkan diri, Seskab Pramono Anung mengemukakan, hal ini dilakukan untuk pergantian seperti itu karena waktu sudah sangat pendek.

Jika dihitung hari ini sebenarnya tinggal 18 hari maka yang ditunjuk adalah menteri yang berasal dari partai yang sama.

Sebagaimana dipaparkan olehnya seperti yang dilakukan ketika Imam Nahrawi (mundur dari Menpora, red) digantikan oleh Hanif Dhakiri (Menaker).

Kemudian dengan alasan yang sama, Yasona Laoly (mundur dari Menkumham) digantikan oleh Tjahjo Kumolo (Mendagri).
Sedangkan untuk Puan Maharani (Menko PMK) karena Menko ini untuk koordinasi digantikan oleh Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

“Karena juga besok sudah sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini maka tentunya load pekerjaan untuk koordinasi juga sudah semakin berkurang maka penunjukan itu dilakukan untuk mengganti Mbak Puan adalah Pak Darmin,” terang Seskab.
Soal efektifitaf Plt., Seskab menjelaskan, karena tidak mungkin untuk 18 hari mengangkat menteri baru. Nanti menterinya buat belajar sidang kabinet saja sudah perlu waktu 2-3 bulan. Maka ditunjuklah menteri yang betul-betul sudah memahami.

“Karena ini hanya 18 hari tentunya menyelesaikan tugas yang ada di internal, dan mereka tidak boleh melakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon I, II, III,” tegas Seskab.

Soal apakah nanti Plt. Menteri akan dipertimbangkan menjadi menteri, menurut Seskab Pramono Anung, nanti tergantung bagaimana usulan. Kalau dia orang partai, dari partai yang bersangkutan. Dan tentunya keputusan adalah hanya hak prerogatif Presiden. “Presiden akan menggunakan itu,” ucapnya.

Editor Ady Kuswanto
sumber setkab.go.id

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here