Kemendagri Gandeng Badan Siber dan Sandi Negara, Latih SDM Jaringan Komunikasi Antar Daerah

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan membentuk jaringan antar daerah untuk menyikapi maraknya aksi terorisme di Tanah Air.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor BSSN di Jakarta, Jumat (18/5) sumber photo Humas Kemendagri

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan membentuk jaringan antar daerah untuk menyikapi maraknya aksi terorisme di Tanah Air.

Dimana sebelumnya Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran tentang kesiapsiagaan di daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta. Di kantor badan siber tersebut Tjahjo diterima langsung oleh Kepala BSSN, Djoko Setiadi.

Menteri Tjahjo mengungkapkan, bahwa kerja sama dengan BSSN sangat penting. Kata dia, kementeriannya sengaja menggandeng BSSN untuk menguatkan deteksi dini terutama di daerah. Salah satunya lewat pembangunan jaringan komunikasi antar daerah.

Loading...

“Saya kira kunci intelejen itu ya di negara deteksi dini khususnya. Tadi yang kita bahas hanya fokus masalah bagaimana membangun sinergi antara pusat dan daerah,” kata Tjahjo di kantor BSSN di Jakarta, Jumat (18/5).

Untuk merealisasikan itu, pada bulan Agustus nanti, kata Tjahjo seluruh kepala daerah khususnya para gubernur akan diundang ke Jakarta. Nanti akan dibahas format jaringan komunikasi seperti apa yang akan dibangun. Intinya, jaringan komunikasi itu diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen early warning system. Kepala daerah nanti akan diminta siapkan sumber daya manusianya. Mereka nanti yang akan dilatih.

“Sehingga seorang gubernur bisa mendeteksi detail sampe rumah ke rumah di tiap RT dan RW,” katanya.

Jaringan komunikasi ini lanjut Tjahjo yang akan diandalkan untuk menangkal setia gangguan. Dan kerja sama dengan BSSN, adalah dalam rangka menguatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tadi telah disepakati, akhir Agustus sudah ada pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang akan bertugas di jaringan komunikasi tersebut. Dan daerah pun nanti akan menyiapkan wadah atau lembaganya yang lebih khusus.

“Sekarang sudah masuk di SKPD kominfo, nah ini kan lebih khusus karena semuanya ini sifatnya intelijen di daerah. Seorang gubernur, walikota bupati kan juga bertanggung jawab terhadap wilayah. Kan enggak mungkin Pak Joko (Kepala BSSN) menjangkau semua tanpa ada komunikasi dengan gubernur, Kodam, Kapolda, Kabinda, kan enggak akan mungkin. Ini yang ingin terus kita sinkronkan,” katanya.

Langkah yang diambil Kemendagri dengan menggandeng BSSN katanya dalam rangka menjaga stabilitas. Sebab jika stabilitas di daerah terjaga, stabilitas nasional pun tak akan ada gejolak. Bagi pusat, jangan sampai stabilitas di daerah mengganggu program strategis nasional di daerah. Dengan adanya jaringan komunikasi yang titik tumpunya pada deteksi dini, setiap gelagat dan indikasi yang mengarah pada ancaman terhadap stabilitas bisa cepat dia tangani.

“Kuncinya dari stabilitas. Stabilitas harus dimonitor, deteksi, harus cepat dikejar siapa yang mengembangkan isu, siapa yang membuat berita fitnah dan sebagainya sebagainya,” katanya.

Tapi Tjahjo sendiri enggan menjelaskan secara detil seperti apa postur dan format jaringan komunikasi deteksi dini yang akan dibangun dengan melibatkan BSSN.

“Enggak bisa detail karena ada rahasia. Secara komperhensif ingin menyamakan pola pikir supaya daerah juga harus care masalah nasional khususnya saya juga ingin menggerakkan daerah,” ujarnya.

Editor Rikmal Hadi
Sumber artikel Puspen Kemendagri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here