Kemendagri Pastikan THR Dibayarkan Tepat Waktu

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan membayarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tepat waktu.

Hadi mengatakan, pembayaran THR baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019, selain itu gaji ke-13 juga akan diberikan pada Juni 2019.

Hal ini disampaikannya di ruangan Persroom Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/5/2019), sebagaimana keterangan yang diterima bukamata.co.

Loading...

“Sudah ada ketentuan yang telah diterbitkan, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 bahwa THR akan dibayarkan tepat pada waktunya. Seperti yang diharapkan Pak Presiden, pada tanggal 24 Mei 2019, sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan,” kata Hadi.

Selanjutnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifudin menegaskan pada intinya Pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 maupun THR bisa dibayarkan tepat waktu. Terkait APBD 2019, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.

“Di dalam peraturan itu Pemda sudah diminta untuk menyediakan anggaran gaji ke-13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya sudah menganggarkan di dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini,” katanya.

Syarifudin mengatakan seandainya Pemda belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tapi tidak cukup dana untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 maka sesuai Permendagri penyediaan dananya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019.

“Karena itu, kita harapkan dengan keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini tidak ada daerah lagi yang merasa kesulitan di dalam penyediaan anggaran,” ujarnya.

Karo Hukum Kemendagri, R. Gani Muhamad menambahkan dengan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini diharapkan tidak akan ada lagi polemik pembayaran THR seperti tahun-tahun sebelumnya.

Gani juga menegaskan kepada kepala daerah yang tidak mau menganggarkan mau pun mencairkan dana THR, akan ada sanksi menurut aturan yang berlaku.

“Pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional dan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan para pensiunan. Sehingga ini harus dilaksanakan dengan benar, sanksinya sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017, itu sanksinya ada tahapan dimulai dari teguran satu, dua dan tiga dan sebagainya,” tuturnya.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here