PDI Perjuangan Tegaskan Tidak Mungkin Dilegalisasi Dalam UU Perkawinan Sejenis Atau LGBT

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pertemuan antara petinggi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Joko Widodo (Jokowi) menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah pertemuan tidak bertujuan memecah belah koalisi PKS-Gerindra di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, justru bertujuan menjaga persatuan nasional bangsa Indonesia.
Dr. Ahmad Basarah Wasekjen DPP PDI Perjuangan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Partai Demokrasi Indoensia (PDI) Perjuangan menegaskan tidak akan mendukung atau merencanakan apapun terkait Undang-undang yang melegalkan prilaku LGBT atau perkawinan sejenis karena hal tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Dimana sebelumnya pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN tentang sudah ada lima fraksi di DPR menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT sontak membuat kaget bukan hanya partai-partai politik tetapi juga bangsa Indonesia.

“Sebagai Parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul” kata Dr. Ahmad Basarah Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan Minggu (21/1/2018).

Loading...

Memang lanjut Ahmad Basarah, ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timsus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun.

Namun demikian, menurut Ahmad Basarah, pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk diambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT.

Dimana hal ini seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme).

Karena kata Ahmad Basarah, bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya. Hal tersebut dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia.

“Pasal 28J ayat UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya:” ujar Ahmad Basarah.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila diterangkannya adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian menurut pendapat saya tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkawinan Sejenis” tukasnya.

Karena katanya lagi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya.

Sebelumnya di sebuah media pemberitaan online nasional Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa ada 5 fraksi di DPR RI sedang membahas soal RUU perkawinan sejenis atau LGBT.

“Di DPR juga tengah dibahas soal LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah lima partai politik menyetujui,” kata Zulkifli saat berbicara di hadapan ibu-ibu dalam Tanwir Aisyiah di Universitas Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 20 Januari 2018. Namun dia tidak menyebut rinci partai apa saja yang menyetujui.

Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here