Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan 2019 Dihadiri Pejabat Eselon II Se-Indonesia

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, saat memberikan kata sambutan dalam Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan, Jum'at (17/5/2019)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka secara resmi Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 yang digelar oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019). Pertemuan Nasional ini dihadiri Pejabat Eselon II yang membidangi kehumasan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Hadi mengapresiasi kinerja pejabat kehumasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019. Tak hanya itu, Hadi juga mendorong Humas agar memberikan informasi yang dapat menjaga stabilitas dan kondusifitas di seluruh daerah di nusantara hingga pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang.

“Setelah ini, humas sebagai komunikator dan mediator antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat harus memberikan informasi dan penjelasan untuk pengaturan stabilitas daerah supaya tetap sejuk dan kondusif,” kata Hadi seperti dilansir dari keterangan Kapuspen Kemendagri yang diterima bukamata.co.

Loading...

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang, Hadi juga mengingatkan pejabat kehumasan untuk memberikan penjelasan terkait agenda lebaran sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan dan fasilitas yang akan memudahkan masyarakat untuk mudik.

“Humas diharapkan tak lagi jadi corong Pemerintah dan pemerintah daerah saja, tapi Humas jadi manajemen informasi dan komunikasi terutama yang terkait dengan kebijakan publik,” kata Hadi.

Pelaksanaan Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019 tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemendagri untuk pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here