Rencana Ibu Kota Pindah, Bappenas: Pusat Bisnis Tetap di Jakarta

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang. (Foto: setkab)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Dalam Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlunya memindahkan Ibu Kota Negara.

Bambang menyebutkan, bahwa DKI Jakarta menjadi kota terburuk nomor 4 berdasarkan kondisi lalu lintas dari 390 kota yang disurvei.

“Jakarta juga peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif,” paparnya di dalam Rapat Terbatas siang tadi, Senin (29/4/2019).

Loading...

Kemacetan Jakarta, kata Bambang, telah mengakibatkan kerugian ekonomi tahun 2013 sebesar Rp56 triliun/tahun dan diperkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun/tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta.

Bambang memaparkan bukan hanya kemacetan yang jadi masalah Jakarta, tapi juga banjir. Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut dimana 50% wilayah Jakarta akan rawan banjir dalam 10 tahun yang akan datang.

“Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode tahun 1989-2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang.

Bambang juga menambahkan kualitas air sungai di Jakarta yang sudah tercemar 96%, sehingga akan memiliki bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.

Atas kondisi Jakarta saat inilah Bambang mengusulkan pemindahan Ibu Kota Negara. Ia menyebutkan, kota Jakarta sekarang ini dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan dan kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan kolonial Belanda.

“Ibu kota yang baru nantinya selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.

Namun untuk ibu kota baru ini, kata Bambang, yang diposisikan nantinya hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, (kementerian/lembaga), legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

“Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri tetap di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” tuturnya.

Bambang mengungkapkan konsep pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan ini mencoba meniru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here