Sengketa Lahan di Kampar Tuntas, Pemerintah Jamin 2.800 Hektar Milik Rakyat

Presiden Jokowi di dampingi Wapres Jusuf Kalla saat Rapat Terbatas mengenai Sengketa Pertanahan, Jakarta, Jum'at (3/5/2019)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan sengketa lahan seluas 2.800 hektar antara masyarakat adat Sinama Nenek, di Kabupaten Kampar, Riau, dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) V telah tuntas. Sengketa yang sudah berlangsung selama 22 tahun tersebut dimenangkan oleh masyarakat.

“PTPN melepaskan, ya, kemudian nanti akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut,” kata Sofyan Jalil dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019) siang.

Mengutip dari setkab.go.id, Sofyan menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah untuk memprioritaskan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan BUMN/perkebunan.

Loading...

“Hari ini secara spesifik diputuskan, yaitu pertama sengketa masyarakat desa atau masyarakat adat Sinama Nenek dengan PTP telah selesai. 2.800 hektar tanah yang terjadi klaim oleh masyarakat ulayat Sinama Nenek sudah diselesaikan,” kata Sofyan.

Dengan pemberian hak ini, pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk menulis siapa yang berhak menerima agar jelas siapa yang akan menerima nanti.

Setelah sengketa di Kampar, Sofyan membahas mengenai sengketa di Batam.

“Yang kedua, tentang kampung-kampung tua di Pulau Batam. Seluruh tanah di Batam, karena dulu Peraturan Presiden menyatakan seluruh Pulau Batam adalah wilayah otorita Batam, maka seluruh tanah di Pulau Batam diklaim sebagai HPL (Hak Penguasaan Lahan) Otorita Batam. Padahal di situ banyak kampung-kampung tua, kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam dibentuk. Ini kita lepaskan, diberikan kepada yang berhak, diberikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here