Soal Bekasi Dan Bogor Mau Pemekaran, Pemerintah Masih Moratorium Daerah Otonomi Baru

Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2019).
Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2019).

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Wacana Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) nampaknya harus bersabar. Pasalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan hingga saat ini Pemerintah masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru (DOB). Usulan itu ada sebanyak 315 sejak tahun 2014 dengan pengajuan berupa surat maupun beberapa dokumen.

“Tugas kita kan menerima aspirasi, tetapi kita jelaskan dan tegaskan bahwa kebijakan kita masih moratorium, ada 315 yang sudah mengajukan secara surat, 255 di antaranya beserta dokumen-dokumennya,” kata Bahtiar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2019).

Tetapi ia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan Walikota Bekasi untuk menggabungkan diri dengan Provinsi DKI Jakarta maupun pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Loading...

“Sampai hari ini kami belum lihat dokumennya,” ujar Bahtiar.

Meski demikian, pada prinsipnya Kemendagri menghormati gagasan untuk membentuk daerah otonomi baru (pemekaran), maupun penggabungan daerah otonomi. Meski keputusan Pemerintah masih pada tataran regulasi dan kebijakan moratorium.

“Gagasan silahkan saja, nanti kan ada tim kajian yang menilai. Sejauh mana implementasi itu, kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi,” ungkapnya.

Regulasi mengenai pembentukan daerah yang terdiri atas Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3). Sementara, mengenai persyaratan diatur dalam Pasal 34, 35,36,37 dalam Undang-Undang yang sama.

Informasi yang berhasil dirangkum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak relevan dalam konteks pemekaran wilayah.

Untuk diketahui, Pemkot Bekasi mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta. Tawaran itu datang saat Kota Bekasi diminta tanggapannya terkait wacana pemekaran Pemprov Jabar menjadi Pemprov Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin, beberapa waktu lalu.

Menurut Ridwan Kamil, wacana pemekaran wilayah sejatinya bertujuan mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Karenanya, pemekaran wilayah akan relevan jika dilakukan di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here