Terima Masukan KPK, Juliari Batubara Pastikan Penerima Bansos Harus Berbasis Data

Juliari Batubara bersama Agus Raharjo, Ketua KPK di Gedung Merah Putih Senin (5/11/2019)
Juliari Batubara bersama Agus Raharjo, Ketua KPK di Gedung Merah Putih Senin (5/11/2019)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Juliari Batubara, Menteri Sosial (Mensos) menerima sejumlah masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengelola Bantuan Sosial (Bansos) kedepan supaya tepat sasaran.

Ari Batubara, begitu panggilan akrabnya, usai bertemu dengan KPK berjanji menjalankan program pemerintah itu dengan skala prioritas dan bertahap.

Kemudian lanjutnya sebagaimana dilansir dari laman gesuri.id, Politikus PDI Perjuangan ini berdasarkan masukan KPK Kemensos akan mengacu pada data terpadu, karena lembaga yang dipimpinnya terhubung dengan beberapa kementerian lain.

Loading...

“Kami nanti juga sangat perlu berkoordinasi dengan kementerian lainnya seperti dikatakan Pak Ketua KPK yaitu Kemendagri menyangkut data-data yang harus berbasis NIK. Nah, ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kita tindak lanjuti berkoordinasi dengan data-data tersebut,” ujarnya saat berkunjung ke gedung KPK, Senin (4/11).

Sementara itu masih dikutip dari gesuri.id, Agus Rahardjo menuturkan, bansos harus tepat sasaran. Itu artinya, bantuan tersebut harus diberikan kepada orang yang membutuhkan agar tujuan penyelenggaraan program itu tercapai.

“Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Untuk itu, tutur Agus lagi, KPK sangat menginginkan agar dalam waktu dekat pemerintah segera memiliki data akurat mengenai orang miskin. Selama ini ketidakakuratan data kerap menjadi masalah.

“Antara lain, sebetulnya gas melon (gas 3 kg) itu untuk orang miskin kan? Tapi gas melon itu kemana-mana, padahal subsidinya sangat besar. Jadi, kami menyebutkan angka sekitar Rp70 triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien,” ucap Agus.

Tidak hanya itu, KPK juga menyoroti beberapa subsidi seperti listrik, pupuk, benih, bantuan pendidikan, dan bantuan BPJS yang dinilai juga belum baik karena ketidakakuratan data.

KPK kata Agus, akan memasukkan Kementerian Sosial (Kemensos) ke Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu indikator. Semua fokus yang disampaikan KPK merupakan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Editor Rikmal Hadi
sumber gesuri.id

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here