PII : “Draf PP Keinsinyuran sudah Ditandatangani Menristekdikti

BUKAMATA.CO, JAKARTA — Persatuan Insinyur Indonesia terus mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Keinsinyuran yang merupakan turunan dari Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran. Draf Peraturan Pemerintah itu sudah ditandangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Wakil Ketua Umum Persatuan Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, pengurus inti PII telah melakukan pertemuan dengan Menteri Mohamad Nasir. Pertemuan tersebut juga memperkenalkan pengurus PII periode 2018-2021.

“Kita telah bertemu dengan Menristekdikti untuk memperkenalkan pengurus PII dan menjelaskan program-program eksternal dan internal. Yang terpenting kita mendapatkan informasi bahwa draf PP tentang Keinsinyuran sudah beliau tandatangani,” katanya, di Kantor Kemenristekdikti, Jumat (15/3).

Loading...

Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono menjelaskan, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Keinsinsinyuran. Di dalam PP itu akan mengatur tentang kinerja insinyur yang lebih spesifik.

“Aturan-aturan itu diperlukan untuk menjalankan program-program PII yang membantu fokus pemerintah, terutama infrastruktur,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan, selanjutnya, PP tersebut akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu akan masuk ke Sekretariat Negara (Setneg) dan selanjutnya akan ditandatangi Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuannya dengan PII, Menristekdikti M. Nasir mengatakan bahwa PII berperan penting di profesi insinyur. Dia mengibaratkan dengan profesinya sebagai akuntan. Asosiasi Akuntan menjadi peran penting di profesinya.

M. Nasir juga sadar pentingnya regulasi sebagai landasan untuk menjalankan program-program yang juga membantu pemerintah. “Kalau profesi saya akuntan, Undang-undangnya sudah terbit pada tahun 1954,” katanya dalam pertemuan dengan PII.

Kemenristekdikti merupakan salah satu instansi yang paling penting dalam pengembangan profesi di Indonesia. M. Nasir memberikan masukan bahwa PII sebagai asosiasi diminta untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas insinyur.

“Ada aturan kode etik dan rule of conduct yang dimiliki oleh PII. Jadi, jika ada insinyur yang bermasalah, PII bisa memberikan sanksi sesuai dengan kode etiknya. Saya rasa fungsi seperti ini perlu diperhatikan,” katanya.

Setelah bertemu Menteri M. Nasir, selanjutnya, PII akan bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk membahas program-program PII dan mendorong diterbitkannya PP Keinsinyuran.Sebelumnya, PII juga telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Ketua Umum PII Heru Dewanto mengungkapkan bahwa PP Keinsinyuran akan terbit dalam waktu dekat ini , setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.(rilis).

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here