Ada Kolaborasi Antara Koruptor, Bandar Narkoba Mendanai Teroris

BUKAMATA.CO, TANJUNGBALAI - Dua orang pria diduga teroris ditembak oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.
Ilustrasi

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Aksi terorisme di Indonesia diduga ada kaitannya dengan pendanaan dari koruptor dan bandar narkoba. Pasalnya gerakan teror di Indonesia yang tak pernah habis meskipun pihak kepolisian dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti teror tak henti melibas gerakan pengacau tersebut namun bibitnya tak pernah habis.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yakni https://polkam.go.id/ yang merilis kajian soal keterkaitan 3 pihak antara bandar narkoba, koruptor dan teroris.

Situs polkam.go.id menyebutkan bahwa Koruptor, bandar narkoba dan teroris adalah musuh bersama bangsa yang masuk dalam extraordinary crime. Patut diwaspadai adanya kolaborasi antara koruptor dan bandar narkoba dalam pendanaan terorisme di Indonesia.

Loading...

Dalam artikel tersebut, berlandaskan sebuah pengakuan dari terpidana mati bandar narkoba Freddy Budiman yang diduga ikut mendanai aksi teroris di Indonesia menyusul informasi Freddy telah bergabung dengan ISIS adalah salah satu contoh.

Adanya money laundring dengan mengadakan aktivitas legal dari uang hasil kejahatan korupsi ataupun narkoba untuk pembiayaan teroris sudah lama terjadi, bahkan melibatkan jaringan internasional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika dicermati.

Dalam artikel tersebut disebutkan ada 5 poin kelemahan hal itu terus terjadi. Sebagaimana dipaparkan, penyebab berkembangnya aksi terorisme tersebut antara lain :

Pertama, ketidaktegasan aparatur penegak hukum dalam menerapkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, pasal 101 ayat (3) yang intinya berisi penyitaan seluruh harta yang didapat dari tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kedua keterlambatan laporan tentang rekening mencurigakan dari PPATK kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim agar memerintahkan pelapor (diantaranya bank) melakukan pemblokiran harta kekayaan sesuai UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 71 ayat (1);

Ketiga belum adanya aturan untuk merampas seluruh harta koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga masih banyak para koruptor yang tetap kaya raya meski hasil kejahatannya telah disita oleh negara melalui putusan pengadilan sehingga tetap dapat menjalankan aksi kejahatannya;

Ke empat Lembaga Permasyarakatan yang seharusnya dapat menyiapkan para narapidana dengan berbagai keterampilan sebagai modal untuk kembali kemasyarakat dan bekerja untuk kelangsungan hidupnya justru menjadi tempat perekrutan dan pengendalian teroris;

Dan terakhir, masih ringannya putusan pengadilan dan belum berani memberikan sanksi maksimal bagi pelaku kejahatan terorisme sehingga tidak ada efek jera dan cenderung setelah bebas mengulangi kejahatannya kembali.

Didalam artikel tersebut, juga pemerintah menyarankan agar adanya revisi untuk memperkuat UU No. 35/2009 tentang Narkotika pasal 101 ayat (3). Revisi misalnya apabila tersangka kejahatan narkoba meninggal, sakit permanen, melarikan diri tetap bisa disita seluruh hartanya dan sanksi tegas bagi aparat yang tidak menjalankan UU ini; Seperti UU No. 35/2009 tersebut diatas, perlu pula aturan serupa bagi para koruptor;

Pengawasan pendanaan/logistik melalui transaksi langsung melalui jalur darat dan laut perlu ditingkatkan. Jalur darat memerlukan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak terjadi transaksi langsung untuk suplai logistik dari para teroris dan simpatisannya. Begitupun jalur laut memerlukan evaluasi akan efektifitas kekuatan dan kerjasama antar penegak hukum di laut.

Perlu dicermati pula apakah telah terjadi penyelewengan dari aparat keamanan sehingga terjadi kebocoran dan logistik/persenjataan dapat diterima oleh para teroris dan solusi mengatasinya;

Perlunya pengawasan yang lebih ketat pada Lembaga-lembaga Permasyarakatan (LP) untuk mencegah penyebaran terorisme di LP, selain membangun LP baru yang letaknya di wilayah terluar atau jauh dari pusat kota agar komunikasi langsung para teroris dengan pengikutnya dapat diminimalisir.

Selain itu pembangunan LP di daerah terpencil atau terluar juga dapat mempercepat pembangunan di wilayah tersebut karena akan diikuti pembangunan sarana dan prasarana seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Editor Rikmal Hadi
sumber polkam.go.id

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here