Alaska : PP No.32/2018 Langkah Jokowi Jegal Anies

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) menuding rezim Joko Widodo ingin membentuk rezim demokrasi kekuasaan. Hal itu dikarenakan beberapa aturan yang dibuat melalui Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, Alaska menilai rezim pemerintah sedang tidak menjalankan ssstem demokrasi terpimpin.

Demikian diungkapkan Koordinator Alaska Adri Zulpianto SH kepada bukamata.co, Rabu (25/7/2018). Ia mencontohkan salah aturan yang baru saja di resmikan. Yakni PP No. 32/2018.

Aturan tersebut, kata dia, melenceng dari asas pelaksanaan Pilpres yang menyatakan Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden harus melalui izin Presiden dalam batas waktu selama 15 hari.

Loading...

Maka, ia menilai PP tersebut tidak sejalan dengan asas pelaksanaan Pilpres menurut UU 42/2008.”seharusnya PP tersebut dibatalkan,”ungkap Adri.

Lebih jauh dirincikan dia, BAB II Pasal 3 dalam UU 42/2008, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Jika kita mau menelisik tahun 2014 lalu, ketika Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI dapat bebas melenggang ke istana hanya dengan menunggu izin dari Megawati selaku Ketua Umum Partai pengusung dirinya sebagai calon presiden,”pungkasnya.

Saat itu, lanjut dia, Jokowi tidak perlu sampai menunggu restu presiden dikala itu yaitu, SBY. Bahkan SBY bersama jajaran pemerintahannya tidak mempersulit langkahnya untuk menjadi sebagai calon presiden kendati dirinya sebagai gubernur aktif DKI.

“Lalu, mari kita melihat putusan MK pada tahun 2014 atas gugatan terhadap UU yang diajukan oleh Aliansi Effendi Ghazali setahun setelah pengajuannya. Tapi keputusan tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dengan alasan bahwa pemilu sudah terjadwalkan,”paparnya.

Padahal keputusan itu pun baru dibacakan pada awal tahun 2014 sedangkan pemilu dilaksanakan pada tangaal 9 Juli 2014. Hal itu sangat janggal jika dibanding dengan PP No. 32/2018 yang baru diteken kurang dari sebulan dari jadwal pemilu yang sudah ditetapkan.

“Kami dari Alaska, yang terdiri dari lembaga Kaki Publik dan Lembaga CBA menilai , bahwa peraturan tersebut diteken jokowi sebagai langkah reaktif terhadap isu pencalonan Anies yang belakangan namanya santer diusung oleh partai yang berlawanan dengan kubu Jokowi,”sebutnya.

Selain itu, Alaska juga menilai bahwa ditekennya PP tersebut merupakan bentuk Neo Otoriter dan Neo Diktator ala Rezim yang sedang berkuasa.

Karena, kendati pasal 7 dalam UU 42 tahun 2008 menyatakan bahwa kepala daerah yang maju mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden harus melalui izin presiden, tapi dalam peraturan tersebut tidak ditentukan lamanya waktu seperti dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi pada tanggal 18 Juli 2018.

Masih disampaikan Adri, PP tersebut hanya membuat gaduh suasana di masa politik. Serta membuat pemilu menjadi tidak berkualitas. Karena sarat dengan kepentingan kekuasaan, bukan bertujuan untuk membangun negeri yang sehat dengan mengajarkan anak bangsa dengan logika hokum yang sehat.***

 

Laporan : Bambang S
Editor : Adri Akbar

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here