Gerindra Ajak Pendukung 02 Tidak Perlu Akui Hasil Pilpres 2019, Tolak Bayar Pajak

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019 dan memboikot pemerintahan hasil pemilu serta menolak membayar pajak.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono pihaknya mengajak masyarakat pendukung Prabowo Subianto untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019 dan memboikot pemerintahan hasil pemilu serta menolak membayar pajak.

“Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019” papar politisi pengusung Capres 02 ini kepada bukamata.co dalam keterangan persnya Rabu 15 Mei 2019.

Arief juga memaparkan kepada bukamata.co, cara-cara bentuk penolakan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 itu.

Loading...

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019 diantaranya, tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU” kata dia.

Menurut Arief hasil KPU RI tersebut tidak legitimasi dan hal itu kata dia lagi adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

Kemudian papar dia lagi dengan melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun.

“Terhadap pemerintahan yang tidak Konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate” ujar dia .

“Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini” terang dia lagi.

Selain itu juga Arif menerangkan dengan sikap pihaknya menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019.

Mereka juga akan melakukan dengan anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024.

Hal tersebut kata dia adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 .

“Yang pasti negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya” ujar dia.

“Ini penting agar sistim demokrasi yang jujur ,bersih Dan adil bisa kita pertahankan” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto Calon presiden nomor urut 02 menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena dia menuding telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

“Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang,” kata Prabowo saat berbicara dalam acara ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) dilansir dari kompas.com.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Bambang S

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here