Kementerian Hukum dan HAM Keluarkan SK Partai Hanura Dibawah Pimpinan Oso

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM resmi mengeluarkan Surat Keputusan terkait Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Didalam SK tersebut tercatat dibawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (Oso) dinyatakan sah.

Dengan demikian Partai Hanura dibawah kepemimpinan kubu Sudding ilegal.

Dan hal ini juga dibenarkan oleh pihak Oso bahwa mereka baru saja mendapat surat keputusan (SK) terkait struktur keanggotaan yang baru dari Menkumham, Yasonna H Laoly.

Loading...

“Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan (Menkumham Yasonna Loaly) masih anget, baru keluar sore keluar,” ujar Oso dalam konfrensi pers di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1).

Oleh sebab itu, dengan adanya SK dari Kemenkumham ini, secara otomatis menyatakan bahwa Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding adalah ilegal, dan cacat di mata hukum. “Ya 100 persen kubu sebelah (Sudding) ilegal,” katanya.

Ketua DPD RI ini juga menegaskan, apabila kubu Sarifuddin Sudding tetap mengatasnamakan Partai Hanura, maka Oso akan melaporkannya kubu Sudding pada polisi. Karena mereka Partai Hanura ‘bodong’ alias ilegal.
“Kalau ada kegiatan dari Hanura kubu Sudding, itu pasti iegal. Dan pasti akan dilaporkan. Pelaporan itu bisa pidana masuknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Oso menuturkan, setelah adanya SK dari Kemenkumham, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan struktur kepengurusan yang baru? Partai Hanura.

“Nanti akan diumumkan saya berkoordinasi dulu dengan Pak Wiranto,” pungkasnya.

Sekadar informasi, SK dari Menkumham Yasonna H Laoly tersebut bernomor, M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Retrukturisasi, Reposisi dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020.

Editor Rikmal Hadi

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here