KPK Mencatat 1.126 Calon Kepala Daerah Serahkan LHKPN

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa 15 anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang suap yang mereka terima terkait pembahasan anggaran ke lembaga anti rasuah tersebut.
Ilustrasi Gedung KPK

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 1.126 Calon Kepala Daerah yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga hari ini. Padahal LHKPN ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k.

Berdasarkankan laman kpk.go.id/id/pantau-pilkada-indonesia total calon kepala daerah yang melaporkan LHKPN sebagai syarat untuk maju dalam kontes pilkada serentak 2018 berjumlah 1.126 calon kepala daerah pada pukul 02:00:14 WIB.

Rinciannya adalah 56 calon gubernur, 55 calon wakil gubernur, 371 calon bupati, 368 calon wakil bupati, 141 calon wali kota dan 135 calon wakil wali kota.

Loading...

Pendaftaran LHKPN calon kepala daerah di KPK dibuka sejak 2 Januari 2018 dan akan ditutup pada 20 Januari 2018.

Artinya sudah ada 91 persen provinsi yang sudah melaporkan LHKPN. Ada 171 pilkada di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pelaporan LHKPN itu sangat penting untuk dicermati oleh masyarakat.

“Calon kepala daerh harus menyerahkan LHKPN, LHKPN ini penting sekali kalau dia menipu laporannya tidak perlu dipilih. Harus jujur melaporkan LHKPNnya,” kata Laode pada Rabu.

Berkas LHKPN menjadi salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Editor Rikmal Hadi
sumber antaranews.com

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here