KPU Rilis Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan 192.828.520

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Pada Pemilu 2019 nanti, sejumlah 192.828.520 pemilih, terdiri dari laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044 yang akan mempunyai hak pilih. Data tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum KPU).
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 oleh KPU RI di Jakarta, Sabtu (15/12). (ANTARA News)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Pada Pemilu 2019 nanti, sejumlah 192.828.520 pemilih, terdiri dari laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044 yang akan mempunyai hak pilih. Data tersebut berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum KPU).

Mengutip Antara News,data terbaru tersebut Komposisi laki-laki pemilih dan perempuan pemilih hampir imbang dengan selisih sedikit saja, hanya 285.568 orang.

“Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044,” kata anggota KPU, Viryan, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2, di Jakarta, Sabtu.

Loading...

Dia juga menjelaskan, untuk jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 190.770.329 dengan rincian laki-laki 95.368.349 dan perempuan 95.401.980. Selain itu jumlah TPS sebanyak 809.500.

Menurut dia, untuk pemilih luar negeri sebanyak 2.058.191 dengan rincian perempuan 1.155.464 dan laki-laki 902.727 yang terdapat di 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri.

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, dalam itu menyatakan, institusinya menerima rekapitulasi DPTHP-2 dan mengapresiasi KPU telah laksanakan pemutakhiran data pemilih.

Namun dia mengatakan, Badan Pengawas Pemilu memberikan beberapa catatan untuk KPU antara lain KPU harus memberikan lampiran berita acara seturut nama dan alamat ke Badan Pengawas Pemilu dan partai politik.

“Lampiran itu diberikan ke Bawaslu dan parpol untuk kesesuaian beserta lampiran Sistem Informasi Data Pemilih,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU menjamin hak memilih bagi pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan panti sosial.

Selain itu dia juga meminta KPU berkoordinasi dengan institusinya serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi hak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tambahan agar masuk dalam DPT Khusus.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 itu juga dihadiri antara lain perwakilan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepolisian Indonesia, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Editor Rikmal Hadi
sumber antaranews.com

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here