Masinton Sebut Naskah Akademik Omnibus Law Didikte Kepentingan Asing

Masinton Pasaribu, Politisi PDI Perjuangan
Masinton Pasaribu, Politisi PDI Perjuangan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Naskah Omnibus Law disoroti serius oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Ia mengingatkan supaya tetap konses menjaga kedaulatan ekonomi dalam omnibus law yang akan digarap DPR-RI dan Pemerintah.

Meskipun di satu sisi dibutuhkan efisiensi dalam birokrasi perizinan agar investasi tak sulit masuk Indonesia. Tetapi harus tetap menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) organisasi sayap PDI Perjuangan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Baleg dengan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Loading...

“Dalam naskah akademik Kemenko Perekonomian, tampak bahwa perekonomian Indonesia sudah dipecah menjadi 5 cluster. Ini seperti sudah didikte oleh kepentingan asing,” kata Masinton dikutip dari gesuri.id.

“Kedaulatan ekonomi merupakan hal sangat penting untuk kita jaga,” kata Masinton lagi.

Sebagai informasi, pemerintah memang berniat merevisi puluhan RUU yang tak lagi relevan dan menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Dan seluruh undang-undang lama tersebut akan digantikan dengan rancangan undang-undang (RUU) berkonsep omnibus law.

Editor Rikmal Hadi
sumber gesuri.id

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here