PDI Perjuangan: “Negara Tidak Boleh Kalah Segala Aksi Teror, Galang Kekuataan Seluruh Rakyat Lawan Terorisme

BUKAMATA.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menegaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla untuk lebih tegas terhadap aksi teror yang terjadi saat ini. Dan melibatkan semua pihak untuk terus mengkampanyekan melawan paham radikalisme di Indonesia.
Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

BUKAMATA.COM, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menegaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla untuk lebih tegas terhadap aksi teror yang terjadi saat ini. Dan melibatkan semua pihak untuk terus mengkampanyekan melawan paham radikalisme di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui rilis persnya menanggapi serangan bom di GKI di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna Minggu (13/5/2018).

“PDI Perjuangan mengucapkan dukacita yang mendalam atas korban terorisme yang berturut-turut terjadi di Mako Brimob dan Bom Surabaya. Kedua peristiwa tersebut menjadi batas akhir bagi gerakan radikalisme yang anti Pancasila dan merongrong kewibawaan negara” ungkap Hasto Minggu (13/5/2018) di Jakarta.

Loading...

Dan menurut Hasto, apa yang terjadi di insiden di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang nyata-nyata bertujuan melawan negara, dan intimidasi kolektif bagi rakyat dengan menyebarkan terorisme.

“Negara tidak boleh kalah dan harus melakukan mobilisasi seluruh instrumen negara untuk melawan terorisme” ujarnya.

Dan dijelaskan Hasto bahwa kedua kejadian tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan. ”PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh upaya Pemerintahan Jokowi melawan segala bentuk terorisme yang berawal dari paham radikalisme tersebut.” tegasnya.

Kemudian tambah Hasto, negara berkewajiban melindungi rakyat. Sebab katanya lagi, hukum tertinggi dalam negara adalah kedaulatan negara itu sendiri.

“Siapapun yang merongrong kewibawaan negara harus dihadapi dengan menggunakan seluruh pendekatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menggalang kekuatan rakyat untuk terlibat aktif di dalam melawan paham radikalisme” ujarnya.

Dan ditegaskan Hasto, negara berhak menggunakan seluruh instrumen negara, baik hukum, Polri dan TNI, serta birokrasi negara untuk melawan terorisme tersebut.

Sebab terangnya Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintahan negara dibentuk salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Perintah konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum tertinggi di dalam memberantas terorisme” katanya.

Kemudian kembali Hasto menegaskan, bahwa korban yang terjadi di Mako Brimob dan korban Bom Surabaya harus menjadi yang terakhir.

“Kedua peristiwa tersebut menjadi batas akhir bagi negara untuk tidak boleh kalah terhadap gerakan terorisme di Indonesia. “Kekuatan mayoritas diam harus bangkit. Kita tidak boleh takut terhadap terorisme. Sebab mereka adalah para pengecut yang tidak boleh lagi mendapatkan hak hidup di negara cinta damai ini” tukas Hasto.

Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here