BPN Prabowo Lapor ke KPU, Tuding Hasil Quick Count Bayaran

BPN Prabowo-Sandi saat melapor ke KPU, Kamis (18/4/2019)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Kamis (18/4/2019) untuk melaporkan lembaga-lembaga survey yang menampilkan penghitungan cepat (quick count) Pilpres 2019 yang dirasa menguntungkan satu pihak saja.

Koordinator tim advokasi BPN Djamaludin Koedoeboen menyatakan beberapa lembaga survei menyiarkan informasi yang menyesatkan masyarakat.

“Kami dari BPN Prabowo-Sandi, khususnya tim advokasi dan hukum, ke KPU RI dalam rangka melaporkan berapa rekan-rekan atau lembaga survei yang berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan,” katanya pada media di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Loading...

Djamaludin lantas memerinci beberapa lembaga survey yang diduga melakukan penyesatan informasi tersebut.

“Ada LSI Denny JA, kemudian Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol,” terangnya.

Beberapa lembaga survey tersebut, kata Djamaludin, diduga menyampaikan hasil quick count berdasarkan pesanan pihak tertentu. Dia juga menyamakan hal ini seperti hasil quick count Pilkada DKI yang lalu.

“Beberapa lembaga survei ini kami menduga, pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini. Kita kira semua juga pernah mengikuti Pilkada DKI kemarin bahwa hasil survei itu beda dengan fakta yang sesungguhnya, survei memberi kemenangan pada Ahok-Djarot, padahal fakta sebenarnya tidak seperti itu,” katanya.

Djamaludin menuturkan, dalam hasil quick count Pilpres 2019 ini terdapat penghitungan yang melebihi jumlah pemilih.

“Ada yang hasil perhitungannya, bahkan melebihi 100% dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri, dan ini tentu bagi kami sendiri dari BPN Prabowo-Sandi sangat menyesatkan dan sangat berbahaya,” ujarnya.

Hasil quick count bayaran ini, menurut Djamaludin sangat berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat.

“Karena KPU belum mengumumkan tapi berbagai statement berbagai gaya yang disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai survei itu seolah-olah telah mengisi otak dan pikiran masyarakat,” tegasnya.

Djamaludin meminta KPU memberikan sanksi serta mencabut izin beberapa lembaga survey tersebut.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here