Dirjen Dukcapil: Kalau Kehilangan Hak Pilih Karena Tidak Rekam KTP-El Jangan Salahkan Pemerintah

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jum'at (6/4/2019)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Surat Keterangan (Suket) sudah melakukan perekaman KTP-el adalah syarat wajib untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, hal ini merupakan aturan dalam Undang-Undang Pemilu yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diungkapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (6/4/2019), dikutip dari setkab.go.id

Zudan mengingatkan masyarakat agar memiliki kesadaran dan pro aktif untuk melakukan perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Loading...

“Kalau tidak rekam KTP-El, nanti kehilangan hak pilih,” ujarnya.

Zudan menambahkan apabila masyarakat tidak melakukan perekaman KTP-El maka harus ikhlas tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang.

“Ini sudah amanat Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK, nanti kalau kehilangan hak pilih bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Zudan juga menanggapi komentar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM atau Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Amiruddin Alrahab di media massa yang mengatakan masih sangat rendahnya jumlah masyarakat yang telah merekam KTP-El.

Amirudin menyebut bahwa di Jawa Timur (Jatim) jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el mencapai 4 juta orang dari jumlah pemilih 30.478.938 orang.

“Nyatanya, berdasarkan database nasional Kemendagri per Maret 2019, Jatim dengan jumlah Wajib KTP (WKTP) 31.002.554 jiwa, yang sudah merekam sudah mencapai 30.952.842 jiwa atau setara dengan 99,84%,” bantah Zudan.

Sementara itu untuk skala nasional, lanjut Zudan, perekaman KTP-El sudah mencapai 98,22%, atau hanya tersisa 1,78% penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el di seluruh Indonesia.

“Jatim sisa tinggal 0,16% atau sekitar 49 ribu saja yang belum memiliki KTP-el, bukan 4 juta seperti dikatakan Amiruddin,” katanya.

Walau begitu, Zudan mengatakan bahwa pihaknya masih berbaik sangka dengan Amiruddin dan meminta data tersebut diserahkan kepadanya agar bisa ditindaklanjuti.

“Kalau tidak ada datanya, ya hanya bikin gaduh saja pendapat Pak Amiruddin itu,” ujar Zudan.

Lalu di Kalteng, Amiruddin mengatakan saat ini baru 79% penduduk yang memiliki KTP-el dari total pemilih yang ada di DPT sebesar 1.753.224 orang.

Zudan kembali menyebutkan angka dari database kependudukan nasional per Maret 2019 yang menunjukkan jumlah WKTP sebesar 1.821.014 jiwa, yang merekam KTP-el sudah mencapai 92,47% atau sebesar 1.683.872 jiwa.

“Agar tidak menjadi fitnah dan cenderung meresahkan masyarakat, tolong Pak Amiruddin dan rekan-rekan menyerahkan data riil jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el, kami akan kejar agar segera tuntas,” tegasnya.

Zudan menerangkan bahwa hingga hari pelaksanaan Pemilu, jajaran Dukcapil terus melakukan upaya percepatan layanan seperti jemput bola dengan mendatangi Rutan/Lapas, RS, panti jompo, sekolah, Ponpes, dan lain-lain. Untuk wilayah Indonesia Timur Kemendagri sudah beberapa kali menerjunkan tim pusat untuk membantu percepatan layanan KTP-el.

“Kita sudah membuat surat edaran agar jajaran Dukcapil kabupaten/kota seluruh Indonesia tetap membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu, terutama untuk membantu KPU, peserta Pemilu, serta masyarakat mengecek keabsahan KTP-el yang digunakan pemilih untuk mencoblos,” tutupnya.

Editor Rinai BK

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here