DPD RI: Tidak Ada Alasan Situng KPU Dihentikan

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meninjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (8/5/2019).

Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, membuktikan tidak ada upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Kalau pun ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05%,” kata Benny saat kunjungan kerja di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, didampingi oleh Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Fachrul razi, Anggota Komite I Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Sofwat Hadi, Syafrudin Atasoge, dan Muhammad Idris.

Loading...

Benny menyatakan bahwa Situng adalah bukti komitmen KPU terhadap transparansi publik, oleh sebab itu DPD RI ingin memastikan isu-isu yang berkembang di media tentang adanya indikasi bahwa Situng didesain untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu adalah tidak benar.

Justru, kata Benny, pihak-pihak yang meminta Situng dihentikan akan membahayakan demokrasi karena menghilangkan hak kontrol publik terhadap informasi perhitungan suara.

“Penggunaan Situng sebagai semangat transparansi keterbukaan ke masyarakat dan punya hak kontrol, setelah melihat sendiri kami diyakinkan bahwa Situng KPU zero persen digunakan untuk keuntungan pihak tertentu. Dan sekali lagi ini bukanlah sebagai hasil resmi, sistem ini hanya untuk panduan dan asas keterbukaan, hasil resmi tetap menunggu sampai tahapan hitung manual selesai,” tutur Benny.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Arief Budiman ikut memaparkan bahwa Situng KPU sudah digunakan sejak Pemilu tahun 1999, jadi bukan merupakan sistem yang baru meski selalu ada perbaruan dalam setiap periode pelaksanaan.

“Sekali lagi kami jelaskan Situng bukanlah hasil resmi, hanya sebagai informasi, hasil resmi adalah perhitungan secara manual berjenjang sesuai tahapan sampai diumumkan 35 hari setelah pelaksanaan Pemilu sesuai undang-undang, kami bekerja independen tanpa intervensi demi jalannya demokrasi di Indonesia,” jelas Arief.

Ketua Bawaslu, Abhan, menambahkan bahwa mekanisme rekapitulasi yang menjadi dasar adalah yang manual.

“Hal ini harus dipahami oleh publik. Bawaslu saat ini sedang melakukan sidang untuk memutuskan setiap laporan yang masuk ke kami, tapi yang namanya sistem itu harus berjalan, tidak bisa jika hanya ada temuan laporan digunakan untuk menghentikan sistem perhitungan yang dilakukan oleh KPU,” demikian kata Ketua Bawaslu.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here