Gerakan Pemilu Damai Imbau Masyarakat Jangan Mau Diadu Domba

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional mengeluarkan pernyataan sikap di Jakarta, Minggu (19/5/2019) mengenai kondisi Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.

Seperti yang diketahui, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional di 29 Provinsi dan 129 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Sementara itu, tersisa 5 Provinsi yang belum direkapitulasi yakni Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara, Maluku, Riau dan 1 PPLN yakni Kuala Lumpur. Rekapitulasi diharapkan dapat selesai pada tanggal 22 Mei 2019.

Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menilai dinamika politik sejak pengumuman hasil quick count sejumlah lembaga survei dan sepanjang proses rekapitulasi berjenjang di KPU berlangsung menimbulkan aksi saling klaim kemenangan antara 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon) presiden dan wakil presiden yang berimbas pada perpecahan di masyarakat.

Loading...

Tak hanya saling klaim, namun wacana people power kemudian diserukan oleh tokoh-tokoh dari pihak yang berkeberatan dengan hasil quick count dan hasil rekapitulasi berjenjang KPU. Terjadi aksi-aksi protes yang menuntut Bawaslu RI mendiskualifikasi salah satu Paslon karena dinilai telah melakukan kecurangan.

Seperti belum cukup buruk, wacana kekerasan kemudian dilontarkan dengan seruan kepung KPU dan Bawaslu, menyatakan siap mati syahid dan dipenggal leher.

“Hal-hal ini jelas mengarah pada ektrimisme dan radikalisme, diksi-diksi yang digunakan mengesankan seolah pemilu adalah pertempuran habis-habisan antara 2 (dua) musuh, bukan kontestasi dalam proses berdemokrasi,” bunyi pernyataan sikap yang diterima bukamata.co

Terakhir, muncul pernyataan dari salah satu Paslon bahwa pihaknya menolak hasil Pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU RI dan tidak akan menempuh mekanisme sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), sebaliknya akan menyerahkannya kepada rakyat.

Oleh sebab hal-hal yang dikhawatirkan akan merusak persatuan bangsa dan spirit penegakan hukum Pemilu agar berjalan sesuai konstitusi, Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan kepada paslon dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan agar merujuk kepada hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI dan menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam Konstitusi dan UU Pemilu.

Gerakan Pemilu Damai meminta jika menemukan dugaan pelanggaran agar melaporkan ke Bawaslu dan atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila tidak menerima hasil Pemilu, dapat menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan.

“Semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan-tindakan yang inkonstitusional,” sebut mereka.

Gerakan Pemilu Damai juga meminta masyarakat agar tetap mengawal proses tahapan pemilu dengan mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi, tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba, dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan.

“Kami mendukung aparat keamanan Polri, TNI, dan Densus 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua,” demikian bunyi pernyataan sikap Gerakan Pemilu Damai.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here