Masinton: Pembatalan 62.278 Surat Suara dari Malaysia Sudah Tepat

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu

BUKAMATA.CO – Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menilai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pembatalan 62.278 surat suara yang masuk tanggal 16 Mei 2019 hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pos dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sudah tepat.

Sebelumnya, dalam rapat bersama saksi partai politik dengan PPLN Kuala Lumpur untuk memutuskan surat suara Pos sejumlah 62.287 yang masuk setelah tanggal 15 Mei 2019, saksi dan perwakilan berbagai partai serta saksi pasangan calon presiden nomor urut 01 dan 02 menyampaikan keberatan, namun PPLN Kuala Lumpur tetap ngotot memaksakan agar surat suara sejumlah 62.287 tetap dihitung.

“Saya sudah mengingatkan PPLN Kuala Lumpur bahwa memaksakan surat suara yang masuk diluar tahapan PSU Pos dengan tidak mengindahkan himbauan Panwaslu LN Kuala Lumpur, adalah kategori pelanggaran dan memiliki konsekuensi. Baik etik, administratif hingga pidana sesuai aturan UU Pemilu No 7 tahun 2017,” kata Masinton dalam keterangan yang diterima bukamata.co, Senin (20/5/2019).

Loading...

Masinton menilai, PPLN Kuala Lumpur seharusnya memahami esensi mendasar dilakukannya PSU Pos yaitu karena adanya praktek pelanggaran dimana tercoblosnya surat suara yang dilakukan oleh oknum untuk kepentingan caleg tertentu.

“Bawaslu juga harus menindaklanjuti dan melakukan investigasi menyeluruh dengan dilanggarnya rekomendasi Bawaslu dan himbauan Panwas LN Kuala Lumpur secara sengaja,” lanjutnya.

Masinton berharap agar kasus ini dibawa ke ranah pidana melalui Gakumdu Pemilu agar sindikat mafia jual beli surat suara beserta penyelenggara pemilu yakni PPLN Kuala Lumpur dan aktor utama yang memodali praktek jual beli suara di Kuala Lumpur dapat dibongkar.

“Melalui komisi III DPR RI saya akan mendorong dan mengawal kasus ini supaya sungguh-sungguh ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan Kejaksaan RI yang merupakan bagian dari Gakumdu Pemilu,” tegas Masinton.

Ia menilai, proses hukum harus dilakukan demi menjaga marwah Pemilu Indonesia yang jujur, adil dan transparan di Luar Negeri, khususnya Malaysia.

“Harus ada pelajaran tegas untuk mereka yang mempermainkan suara rakyat,” demikian kata Masinton.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here