Mendagri Tegaskan Penetapan KPU Sah Sesuai UU

Mendagri, Tjahjo Kumolo.

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019 yang ditetapkan melalui rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) telah sah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menegaskan semua pihak yang ikut kontestasi Pemilu, pendukung, dan masyarakat untuk menghormati hasil penetapan tersebut.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo.

Loading...

Soal peserta Pemilu yang memberikan pernyataan sikap menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada hasil perhitungan suara yang dikeluarkan KPU, hal tersebut juga telah diatur dalam undang-udang.

“Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya,” demikian bunyi Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam Pasal 408 ayat 4 (empat) pada Undang-Undang yang sama juga disebutkan, dalam hal anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU, mereka wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here