Tak Terima Hasil Pilpres, Kata Mendagri Begini Cara Penyelesaiannya

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara telah memastikan kemenangan pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.

Terkait pihak-pihak yang tidak mau menerima hasil KPU tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan cara penyelesaian perselihan hasil Pilpres yang diatur dalam pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Bagi yang tidak puas dengan hasil Pilpres, ajukanlah penyelesaiannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah ada dijelaskan dalam Pasal 475 Undang-Undang Pemilu,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Loading...

Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut menjelaskan, Paslon dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Setelah Paslon mengajukan gugatan, MK memutus paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya wajib ditindaklanjuti KPU.

Berikut bunyi-bunyi ayat dalam pasal tersebut:

Ayat 1: Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Ayat 2: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat 3: Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ayat 4: KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Ayat 5: Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada: (a) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (b) Presiden; (c) KPU; (d) Pasangan Calon; dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Editor Rinai BK

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here