Poros Hijau Riau : Karhutla Ini Juga Bentuk Pembangkangan ASN Kepada Presiden Jokowi

Fadil Nandila, Ketua Poros Hijau Indonesia Wilayah Riau
Fadil Nandila, Ketua Poros Hijau Indonesia Wilayah Riau

BUKAMATA.CO, PEKANBARU – Fadil Nandila, Ketua Poros Hijau Indonesia Wilayah Riau menyatakan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Sumatera yang terjadi saat ini kuat diduga ada pembiaraan sehingga susah ditangani dampaknya.

Badan Restorasi Gambut (BRG) secara nasional dan daerah yang seharusnya dapat membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulihkan lahan gambut yang rusak, dan meminimalisir Karhutla tak bisa memberikan solusi nyata.

Dia menilai kejadian Karhutla yang terjadi saat ini, di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan hanya cara kotor untuk meruntuhkan Jokowi dengan memperlambat pembangunan.

Loading...

“Kebakaran hutan gambut di Riau diawali pada pemerintahan Jokowi 2014, beliau hadir ke Sungai Tohor. Tak lama kemudian ia membentuk BRG dimana di dalamnya ada unsur Aparatur Negara (ASN) , kemudian ada Badan Restorasi Gambut Daerah (BRGD) juga ada ASN daerah ada di dalamnya” ungkap dia kepada bukamata.co Selasa (17/9/2019) di Pekanbaru.

Dibentuknya badan tersebut terang Fadhil, targetnya adalah melembabkan gambut 2 juta hektar dan akan tercapai 2020. Namun kata dia, tahun 2019 ditargetkan 90 persen dan kenyataannya saat ini terbakar.

“BRG/BRGD punya fungsi koordinasi antar instansi pemerintah, antar OPD, bahkan perusahaan dan warga kampung pun tergabung dalam agenda BRG. tapi mengapa tidak berhasil melembabkan dan meniadakan percikan api?” tanya dia.

Dan kenyataaannya lagi, tegas Fadil, justru ASN yang ada baik di BRG maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bukan memberikan kinerja yang baik untuk menjalankan tugas yang diberikan.

Dan tegasnya lagi, ada upaya pembiaran bahkan ASN itu ikut-ikutan menghujat pemerintah dengan kondisi Karhutla yang terjadi saat ini.

“Cukuplah kami rakyat yang bukan ASN mengkritik kepala pemerintahan. Kalian jalankan sistem dan sempurnakan sistem. Kalau nggak sanggup menghadapi beban sistem pemerintahan, ajukan pensiun dini. Agar lebih bebas mengkritik pemerintah” kritiknya.

Melihat kondisi tersebut, ia mengindikasikan bahwa ada dugaan oknum-oknum ASN tersebut membangkang dan tak tunduk pada beban kerja yang dipikulnya.

Dikatakannya bahwa dibentuknya BRG dan BRGD adalah hadirnya Jokowi di gambut. “Laksanakan tugas pencapaian, laksanakan rapat koordinasi, internalisasikan agenda BRG di OPD” ujar dia.

“Jangan sabotase presiden, jangan sabotase gubernur, jangan sabotase bupati dan walikota. Pemimpin kita butuh ASN mengerjakan instruksinya. Jangan mendadak jadi rakyat jelata merasa tak kuasa berbuat kecuali nyinyir belaka” tegasnya lagi.

Dia menyarankan kepala daerah agar ASN yang sudah tak mampu lagi memberikan pengabdiannya kepada rakyat, di istirahatkan saja.

“Ganti rakyat muda yang berpotensi mengabdi. Jangan cuma ikut-ikutan meratap keadilan bagai rakyat jelata” ujar dia.

“Jangan membangkang kepada presiden dan kepala daerah, jika masih makan gaji hasil pajak yang dibayarkan rakyat” tegas dia.

Dia menyarankan, baik Presiden Jokowi, Gubernur Riau, maupun Bupati dan Walikota di Riau untuk mengambil langkah tegas dengan “membuang” ASN yang disinyalir merusak kinerja roda pemerintahan.

“Pecat dan ganti dengan orang-orang mampu dan iklhas bekerja untuk khalayak ramai” tutup dia.

Laporan Wilson
Editor Ady Kuswanto

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here