KPAI Kecam Kegiatan Politik Libatkan Anak-anak

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pihak kepolisian untuk menindak lebih tegas pelaku hoax soal penculikan anak yang meresahkan masyarakat. Demi memberikan jamiman keamanan dan kenyamanan anak Indonesia terjaga dengan baik, tanpa kekhawatiran dan ketakutan.
Susanto (tengah) bersama Kadiv Humas Mabes Polri, dan Kabiro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika saat melakukan Konferensi Pers di kantornya Jakarta Pusat Jumat (2/11/2018)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam aktifitas politik yang melibatkan anak-anak. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mendalami aktifitas reuni 212 yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan tersebut.

“Pemilu sejatinya bukan semata instrumen mengawal demokrasi, namun proses yang terjadi dari pemilu ke pemilu menampakkan cermin budaya politik” kata Susanto Ketua KPAI melalui keterangan pers yang diterima bukamata.co Senin pagi (3/12/2018).

Dan kata Susanto, berdasarkan pengamatan pihaknya, meski regulasi telah melarang anak disalahgunakan dalam kegiatan politik, pelibatan anak usia di bawah 17 tahun masih saja terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya.

Loading...

“Anak dilibatkan untuk bagi-bagi alat kampanye, jurkam, bahkan ujaran kebencian terhadap calon lain, masih saja terjadi” ujarnya.

Bahkan tambahnya lagi, di sebagian masyarakat, membawa anak ke ajang kampanye dianggap sebagai hal biasa dan tradisi yang tak terkoreksi.

Diterangkan Susanto berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Kemudian katanya lagi, di sisi lain, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 dinyatakan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan (k), warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Dengan demikian, mengikutsertakan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran pemilu. Selanjutnya dalam Peraturan KPU No 28 Tahun 2018, Pasal 69 juga mengatur larangan melibatkan warga negara Indonesia yang tak memiliki hak memilih” tegas Susanto.

Dan ketentuan tersebut menurut Susanto, baik UU Perlindungan Anak maupun UU Pemilu tentu bersifat mengikat. Meski UU Perlindungan Anak tak mengatur pidana bagi pelaku, namun UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 493 secara tegas bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

“Dengan demikian, jika anak usia di bawah 17 tahun dilibatkan dalam kegiatan kampanye, pelaku pelibatan anak dapat pidana. Karena anak usia tersebut belum memenuhi usia pemilih pemula” tegasnya lagi.

Hal tersebut kata Susanto lagi, mengingat kerentanan anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye cukup tinggi maka, KPAI meminta KPU dan Bawaslu komitmen mengawal aturan tersebut. “Hal ini semata-mata agar anak tumbuh kembang dengan baik” ujarnya.

Khusus merespon kegiatan 212, dituturkan Susanto bahwa Tim KPAI telah memantau ke titik lokasi, sejumlah catatan sudah disampaikan ke publik.

“Dalam kegiatan tersebut, terdapat anak yang terpisah dengan ortunya bahkan kelelahan. Mengingat kegiatan aksi 212 tersebut, ada ajakan pilih capres dengan kriteria tertentu. Tentu, Bawaslu perlu mendalami terkait hal ini” tutup Susanto.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here