Negara Harus Tertibkan Organisasi Gunakan Kekerasan

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Negara diminta untuk menertibkan organisasi yang kerap menggunakan kekerasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam aksinya.
Ilustrasi

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Negara diminta untuk menertibkan organisasi yang kerap menggunakan kekerasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam aksinya.

Demikian kehendak mayoritas masyarakat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di sembilan provinsi soal intoleransi dan radikalisme.

“Lebih dari separuh responden kami mengatakan demikian. Ini penelitian untuk mengkaji intoleransi dan radikalisme” ungkap Cahyo Pamungkas Koordinator Tim Penelitian LIPI kepada bukamata.co, Selasa (4/12/2018) melalui pesan singkat telepon genggamnya.

Loading...

Selain itu juga terang Cahyo, intolerasi dan radikalisme di Indonesia sudah dianggap berbahaya, karena fenomena ini akibat intoleransi politik sudah tinggi.

Menurut Cahyo, organisasi-organisasi tersebut dikatakan intoleransi dalam aksinya selalu menggunakan kekerasan meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun Cahyo tidak menyebutkan organisasi apa saja yang selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya.

“Tidak diperinci di survey, hanya kriteria organisasi yang menggunakan kekerasan” ujarnya.

Sembilan provinsi yang dilakukan penelitian LIPI diterangkan Cahyo adalah daerah paling intoleran 2012-2017, versi indeks intoleransi Setara Institute, Wahid Foundation dan Komnas HAM.

Masing-masing di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

“Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara, terhadap 1.800 responden dari total penduduk sembilan provinsi yang berjumlah 116.034.389 jiwa” terang Cahyo.

Kemudian penelitian dilakukan melalui metode multistage random sampling, dan margin of error 2,4 persen.

Dan hasilnya, mayoritas responden setuju tindakan keras terhadap penganut aliran sesat.

“Mayoritas responden juga setuju Pancasila ideologi paling tepat untuk Indonesia,” jelasnya.

Selain itu juga dalam penelitian itu LIPI juga menyodorkan pertanyaan, apakah responden setuju bahwa Indonesia mendukung organisasi terlarang ISIS. Hasilnya masih ada lima persen responden yang menyatakan setuju.

Tidak hanya itu, dari sisi intoleransi, LIPI memunculkan pertanyaan antara lain, terkait kesediaan responden menerima pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.

Dan hasilnya meski mayoritas publik menyatakan bersedia atas hal itu, namun ada juga responden yang menolak pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan tempat tinggalnya.

Juga dalam penelitian itu juga menyebutkan mayoritas publik juga hanya menerima Presiden yang beragama sama dengan dirinya.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here