Otak Pejabat Indonesia Masih Rasis dan Stereotip Pemberontak Terhadap Papua

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Hendardi, Ketua Setara Institute, menyatakan bahwa target reuni 212 dengan menguasai ruang publik (public space) di Monas pada 2 Desember 2018 besok hanya untuk menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah.
Hendardi, Ketua Setara Institute

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Sikap pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) untuk memahami rakyat di Indonesia paling Timur itu secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar. Anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elit daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua.

“Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak di atasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua” ungkap Hendardi Ketua SETARA Institute kepada bukamata.co Rabu 21 Agustus 2019.

Menurut Hendardi, rencana Menkopulhukam, Wiranto (20/8), untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

Loading...

“Perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah merupakan bentuk upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga” kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, bahwa pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security).

“Rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat
Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia (human security), baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan” tegas dia.

Diterangkan Hendardi, dalam human security, subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua.

Untuk kata Hendardi, SETARA Institute mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meretas politik rekognisi kemanusiaan dan politik bagi warga Papua sebagai basis penanganan Papua secara holistik. Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua.

“Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan” tutup dia.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here