Peringati Hari HAM Sedunia, FPR Bulukumba Ultimatum Jokowi

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Memperingati Hari Hak Azazi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada 10 Desember, ratusan massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba memberikan ultimatum kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aksi massa Front Perjuangan Rakyat Bulukumba memperingati hari HAM 10 Desember 2018

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Memperingati Hari Hak Azazi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada 10 Desember, ratusan massa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba memberikan ultimatum kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lantaran masih banyak kasus-kasus HAM yang belum diselesaikan terutama menyangkut persoalaan hak-hak rakyat kecil di daerah setempat.

Demikian disampaikan oleh Rudy Tahas Koordinator Aksi FPR kepada bukamata.co Senin (10/12/2018) usai melakukan aksi demonstrasi.

Loading...

Dikatakan Rudy pihaknya menuntut kepada Presiden Jokowi untuk memenuhi 12 tuntutan mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan HAM di Indonesia.

Ke 12 tuntutan tersebut dipaparkan Rudy masing-masing adalah Presiden Jokowi diminta mencabut HGU PT. London Sumatera, Tbk, kemudian mempercepat realisasi kunjungan Tim Kecil Kemendagri, mengembalikan Tanah Ulayat Adat Ammatos Kajang disertai dengan menghentikan kriminalisasi 14 Aktivis Petani dan Aktivis Adat, juga mengembalikan tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan Tahura.

Mereka juga menolak Pembangunan Terminal Aspal Curah di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari.

Di sektor pendidikan juga mereka minta agar dihentikan pemungutan uang komite di sekolah perkotaan dan pedesaan karena tak sesuai dengan PP. 75 2016.

“Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari hak dasar manusia di seluruh negeri. Terjaminnya pemenuhan atas hak dasar rakyat di dalam suatu negeri merupakan tanggungjawab penuh dari negara” kata Rudy.

“Negara melalui pemerintahan RI wajib menghormati, melindungi serta memberikan HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesa” tegasnya.

Rudi juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bulukumba persoalan Hak Asasi Manusia masih sering menjadi ancaman bagi hajat hidup masyarakat Bulukumba, terutama dalam aspek Ekonomi, Sosial, Hukum dan Kebudayaan.

Sampai saat ini katanya lagi, masyarakat Adat Kajang masih dengan semangat memperjuangkan tanah ulayat Adat Ammatoa Kajang yang dirampas oleh PT. PP Lonsum.

Masyarakat adat Kajang juga kata dia menentang praktek kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang menuduh masyarakat adat Kajang melakukan penyerobotan lahan yang diyakini dan bisa dibuktikan sebagai tanah ulayat masyarakat adat Kajang.

Kemudian katanya lagi, masyarakat Bontobahari juga sejak dulu memperjuangkan tanah masyarakat setempat yang hari ini dirampas oleh Taman Hutan Raya (Tahura).

Begitu juga dengan rencana pembangunan Terminal Aspal Curah di Kecamatan Bonto Bahari pun mendapat penolakan keras oleh nelayan di dua kecamatan, yaitu Bonto Bahari dan Kecamatan Ujung Loe.

Kemudian Terminal Aspal Curah mengancam kehidupan 1299 jiwa petani rumput laut dan keluarganya.

“Meskipun mendapat penolakan keras masyarakat, namun yang kami sayangkan kenapa pemerintah Kabupaten Bulukumba ngotot melanjutkan proses pembangunan proyek tersebut. Artinya bahwa hari ini Pemkab Bulukumba memilih mengorbankan masyarakat Bulukumba dan lebih memilh “menghamba” pada investasi” tegasnya.

Rudi juga mengungkapkan bahwa masyarakat Bulukumba dengan bertani rumput laut, masyarakat di dua kecatamatan tersebut terbukti mampu meningkatkan taraf penghidupan masyarakat.

“Masyarakat mampu menghasilkan total 30 Milyar Rupiah dalam setahun dari hasil bertani rumput laut” tegas Rudy.

Editor Rikmal Hadi
Laporan Sarinah Bakri

Loading...
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here