Legislator Pinta Pemkot Yogyakarta Tunggu Evaluasi DPRD Kategori Penerima KMS

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Antonius Fokky Ardianto, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi secara menyeluruh. Pasalnya kinerja Budi dinilai tidak optimal dan gagal menuntaskan persoalaan angkutan online hingga harus diselesaikan langsung oleh Presiden Jokowi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP

BUKAMATA.CO, YOGYAKARTA – Upaya penanggulangan serta pengurangan angka kemiskinan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan berbagai program salah satunya melalui pemberian KMS (Kartu Menuju Sejahtera) bagi masyarakat yang dikategorikan kurang mampu.

Kamis 4 Januari 2018 PemKot Yogyakarta akan menetapkan daftar penerima KMS. Berdasarkan data, penerima KMS pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi berkisar 17.253 KK yang diusulkan mendapat bantuan, dibandingan dengan tahun 2017 yang tercatat 18.651 KK.

Berdasarkan hasil pendataan dan iji publik penerima KMS tahun 2018 mengalami penurunan. Penurunan angka penerima KMS tersebut merupakan salah satu indikator penurunan angka kemiskinan ataukah sistem regulasi yang perlu ditinjau ulang.

Loading...

Hal ini didasarkan karena pada tahun 2018 PemKot berencana akan menambah kategori penerima KMS dari sebelumnya 3 kategori menjadi 4.

Wakil walikota Kota Yogyakarta menyebutkan terdapat satu tambahan kategori penerima KMS tahun ini. Dimana kategori pertama adalah warga yang benar benar miskin, kedua adalah warga miskin, ketiga adalah warga rentan miskin, dan keempat yang akan direncanakan yaitu warga yang sebenarnya tidak layak menjadi penerima KMS,namun masih belum mampu mandiri.

Oleh sebab itu, terkait penambahan parameter penerima KMS hendaknya menunggu hasil evaluasi KMS yang sudah diminta oleh komisi D dalam rencana kerja dengan dinas sosial serta harus menunggu tindak lanjut hasil evaluasi bersama komisi D.

Ada beberapa hal yg menjadi pencermatan anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP yakni selama ini permasalahan KMS menimbulkan konflik sosial di masyarakt terutama berkaitan dengan adanya melekatnya program khusus di bidang pendidikan yaitu qouta penerimaan siswa di sekolah negeri n bantuan keuangan siswa selain BOS dan BOSDA.

Selain itu banyaknya salah sasaran dr penerima KMS dibuktikan msh banyaknya gol mampu yg mendapatkan KMS.

Lantas belum adanya budaya malu bagi masyarakat golongan mampu yang karena salah sasaran mendapatkan KMS yg sebenarnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Reporter Bramantyo

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here