Rugikan Jutaan Supir Daring Online Dan Rugikan 3 Trilyun Pajak Negara, ALIANDO Tolak Permenhub 108

BUKAMATA.CO, JAKARTA - Buruknya layanan terhadap penumpang kereta api di Stasiun Duri dalam beberapa hari karena penumpukan penumpang, Budi Karya Sumadi menyatakan minta maaf.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (sumber photo tempo.co)

BUKAMATA.CO, JAKARTA – Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menyatakan Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan (Menhub) merugikan jutaan pelaku sopir media daring online di seluruh Indonesia serta merugikan negara 3 trilyun Pajak Negara akibat mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017.

“Kehadiran negara melalui sejumlah aturan mulai dari Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017, Permenhub 108 tahun 2017 dinilai belum dapat mengakomodir seluruh aspek dari kegiatan transportasi dalam jaringan (online) dan merugikan bagi para pelakunya, terutama pemilik sekaligus pengemudi online yang menjadi mitra dari penyedia jasa layanan aplikasi transportasi online” terang April Baja Koordinator Aliando kepada bukamata.co, melalui rilis persnya Kamis (22/3/2018).

Baca Juga Tak Menepati Janji, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Kecewakan Supir Angkutan Online

Loading...

Selain itu diterangkan April, kejanggalan lainnya dalam Permenhub 108 justru mendorong hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor Pajak sekitar Rp 3 Trilyun. “Dan meningkatnya pengangguran, lahirnya “Tengkulak” yang mengatur tata niaga manusia pekerja, karena gagal mendorong penyedia jasa aplikasi untuk mengurus izin transportasi” tegas April.

Negara kembali ditegaskan April telah gagal untuk memaknai dengan bijak keberadaan transportasi online, hal kata April lagi, terlihat dengan adanya pembatasan Kuota, Wilayah kerja dan sebagainya.

“Negara tidak seharusnya berpihak pada pemilik modal saja. Negara seharusnya menjadi wasit yang adil dalam setiap aturan dan melindungi seluruh kepentingan termasuk hak hak para pengemudi online. Negara tidak sepantasnya menjadi alat stempel bagi para tengkulak dan rente” ujarnya.

Baca Juga Permenhub 108 2017 Dituding Memberatkan Angkutan Online

Untuk dikatakan April pihaknya menyatakan menolak Permenhub 108, dan meminta perusahaan Aplikasi menjadi Operator Transportasi. Selain itu juga menuntut negara untuk hadir melindungi hak-hak Driver Online.

“Kita juga menuntut Negara untuk tidak melindungi kepentingan Pemilik Modal, Tengkulak dan Rente. Serta meminta dengan hormat kepada seluruh Driver Online di seluruh Indonesia untuk menyatukan kekuatan dan berhimpun dalam Kopi Darat Nasional Driver Online (KOPDARNAS) untuk merumuskan usulan dan tuntutan terkait masa depan dan perlindungan transportasi online kepada negara.” tukasnya.

Editor Rikmal Hadi

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here